Bakal Calon Kepala Daerah Lebong Catat! Pendaftaran Dibuka 27 Agustus, Simak Syaratnya

BACA JUGA:Hibah Rp20,5 Miliar untuk Pilkada 2024 Terkatung Addendum KPU, Ini Kata Pemkab!

Lanjut Yoki, dalam menjalankan tahapan Pilkada 2024 itu sendiri, KPU Lebong sudah menuntaskan terkait perencanaan program anggaran.

Namun demikian yang dirasa perlu untuk segera dibahas adalah terkait dengan addendum Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) tentang Pendanaan Pilkada.

Dalam hal itu KPU Lebong sudah menyurati secara resmi Pemkab Lebong terkait dengan rencana addendum tersebut.

"Terkait dengan addendum NPHD kami sudah menyurati Pemkab Lebong. Kami berharap bisa segera dibahas bersama," terangnya.

Lebih jauh Yoki, Addendum NPHD tentang Pendanaan Pilkada tersebut harus dilaksanakan karena tidak terlaksanakannya pencairan dana hibah Pilkada 2024

sesuai dengan NPHD pada yang sebelumnya sudah ditandatangani oleh Bupati Lebong Kopli Ansori dan Ketua KPU Lebong Yoki Setiawan, S.Sos. 

Seharusnya, sambung Yoki, 40 persen dari kesepakatan hibah Pilkada 2024 sebesar Rp 20,5 Miliar disalurkan tahun 2023.

Sisanya 60 persen disalurkan tahun 2024.

Sementara dalam perjalanannya tidak ada dana hibah yang disalurkan ke KPU Lebong tahun 2023 lalu. 

Lanjut Yoki, adapun poin-poin yang ada di dalam addendum NPHD itu sendiri seperti mekanisme pencairan dana hibah Pilkada 2024 yang kembali akan diusulkan bisa dicairkan sebanyak 2 tahap. 

Tahap pertama pencairan hibah Pilkada 2024 yaitu sebesar Rp 19,5 miliar yang sudah dianggarkan di ABPD Lebong tahun 2024.

Kemudian dilanjutkan dengan tahap kedua sebesar Rp 1 miliar di APBD Perubahan 2024.

"Intinya poin dalam addendum NPHD itu berkaitan dengan mekanisme pencairan hibah Pilkada 2024," jelasnya.

Ditambahkan Yoki, pembahasan addendum NPHD tentang Pilkada 2024 diharapkan bisa segera dituntaskan.

Sumber: