Senator Riri Apresiasi Pemerintah Tanggap Keluhan Petani Sawit

BENGKULU, RADARLEBONG.DISWAY.ID - Pemerintah akhirnya menyetujui usulan untuk membangun pabrik CPO Mini dan Minyak Makan Merah berbasis koperasi agar bisa menyerap tandan buah segar (TBS) sawit dari petani dengan harga yang bermartabat.

Kabar gembira tersebut, turut dirasakan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Hj Riri Damayanti John Latief mengatakan, selaku Senator ia memberikan apresiasi sekaligus dukungan atas upaya pemerintah dalam memberikan solusi bagi para petani sawit masih kesulitan untuk menjual hasil panennya dengan harga pantas.

"Bahkan kata Pak Menteri koperasi bilang sekarang sudah ada beberapa koperasi petani sawit yang luasan lahannya di atas 1.000 hektare siap untuk memulai, termasuk di Bengkulu selain di Sumatra Utara, Riau, Kalimantan Barat dan Kalimantan Selatan," kata Hj Riri Damayanti John Latief, Senin (25/7/2022).

BACA JUGA:Hadapi Bencana Alam Besar, Regulasi Penanggulangan Bencana Perlu Kembali Diusulkan

Wakil Ketua Umum BPD HIPMI Provinsi Bengkulu ini menjelaskan, pemerintah daerah yang memiliki daya dukung sebenarnya tidak perlu menunggu pembangunan pabrik CPO dan RPO mini berbasis koperasi ini karena baru akan dimulai pada Januari 2023 mendatang.

"Lebih cepat lebih baik, bagi petani dan bagi daerah itu sendiri. Kalau di Bengkulu ada daerah yang siap akan saya kawal agar salah satu pilotnya di situ. Mulai sekarang koperasi-koperasi bisa disiapkan keuangannya untuk proyek ini, saya berharap pemerintah daerah sifatnya secara aktif membantu," ungkap Hj Riri Damayanti John Latief.

Kakak Pembina Duta Generasi Berencana (GenRe) BKKBN Provinsi Bengkulu ini menekankan, meski pembangunan pabrik ini penting, namun harus didasarkan kepada kebijakan pengembangan yang membawa aspek-aspek smart industry yang berkelanjutan atau ramah lingkungan.

"Jangan kemudian malah memicu hilangnya hutan-hutan karena maraknya aktivitas pembukaan lahan. Ini nanti sama aja menyembuhkan penyakit dengan racun, bukannya petani selamat, malah orang seisi bumi jadi rugi akibat gundulnya hutan," tandas Hj Riri Damayanti John Latief.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Barisan Pemuda Nusantara (Bapera) Kabupaten Kepahiang ini menambahkan, sejumlah dampak negatif baik untuk lingkungan maupun untuk masyarakat yang akan muncul dari adanya pabrik sawit harus dapat diantisipasi sejak dini.

"Jangan kemudian kehadirannya membuat udara tercemar, limbah menusuk hidung sampai jauh, apalagi sampai memicu konflik di tengah-tengah masyarakat. Kalau ini yang terjadi sama aja seperti mengobati penyakit dengan racun. Jadi harus diantisipasi sejak dini," demikian Hj Riri Damayanti John Latief. 

Data terhimpun, belum lama ini Menteri Koperasi dan UMKM Teten Masduki meyakini pembangunan pabrik minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) dan minyak makan merah (red palm oil/RPO) mini berbasis koperasi bisa menjadi solusi atas masalah yang dihadapi petani sawit saat ini.

Investasi yang dibutuhkan untuk membangun satu pabrik CPO dan RPO mini ini mencapai Rp23 miliar dengan return of investment (ROI) selama 4,3 tahun yang ditargetkan dapat memproduksi 10 ton minyak makan merah per hari dari 50 ton sawit atau setara dengan hasil sawit dari kebun seluas 1.000 hektare. 

Usulan pembangunan pabrik ini berasal dari petani sawit Indonesia. Kebijakan ini disambut baik petani yang selama ini bergantung sepenuhnya kepada pabrik kelapa sawit (PKS) besar untuk menjual hasil panennya. 

Sumber: