Menurutnya, pengelolaan Dana Desa menjadi perhatian serius pemerintah karena beberapa kasus penyalahgunaan dana desa di berbagai daerah sebelumnya berujung pada proses hukum yang melibatkan aparat penegak hukum (APH). Oleh karena itu, ia berharap kejadian serupa tidak terjadi di wilayah Kabupaten Lebong.
"Kami berharap tidak ada lagi desa yang harus berurusan dengan aparat penegak hukum karena kesalahan dalam pengelolaan anggaran. Dana yang setiap tahun dikucurkan pemerintah harus dikelola sesuai aturan agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat desa," pungkas Harkita.