Begini Respon Muhammadiyah Terhadap Rencana Sekolah Swasta Gratis dan Implikasinya

RADARLEBONG.ID- Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menunjukkan dukungan terhadap ide sekolah swasta gratis untuk tingkat SD dan SMP.

Namun, mereka menekankan pentingnya perhitungan yang matang terkait kemampuan negara dalam merealisasikan gagasan tersebut.

Ketua Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Didik Suhardi, menyatakan bahwa meskipun konsep ini positif, implementasinya harus diperhitungkan secara cermat untuk menghindari masalah seperti pembayaran guru yang tidak memadai.

Didik Suhardi menyoroti bahwa banyak guru-guru terbaik dari sekolah swasta telah diambil alih oleh pemerintah melalui program Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

BACA JUGA:Apa yang Tidak Boleh Dilakukan dengan Bendera Merah Putih? Simak Aturannya!

Hal ini berdampak pada sekolah swasta, yang sering kali harus menghadapi kekurangan tenaga pengajar berkualitas. 

Menurut Suhardi, Muhammadiyah berkomitmen untuk menyediakan akses pendidikan yang merata tanpa memandang strata sosial, namun biaya yang tinggi masih menjadi masalah, terutama bagi sekolah swasta.

Didik Suhardi juga menjelaskan bahwa biaya pendidikan yang tinggi diakibatkan oleh inflasi dan penurunan nilai tukar Rupiah.

Inflasi ini berdampak lebih besar pada sekolah swasta dibandingkan dengan sekolah negeri.

BACA JUGA:CPNS 2024: Formasi dan Kuota Terbanyak

Biaya yang semakin tinggi membuat banyak sekolah swasta kesulitan dalam operasionalnya, dan dapat mempengaruhi kualitas pendidikan yang mereka tawarkan.

Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) telah mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai pendidikan sekolah swasta gratis.

Salah satu alasan mereka adalah adanya pungutan yang membebani orang tua, sehingga menyebabkan anak-anak putus sekolah. Koordinator Nasional JPPI, 

Ubaid Matriaji, menyatakan bahwa masalah ini signifikan dan mendesak pemerintah untuk menerapkan pendidikan tanpa biaya.

Sumber: