Kepala BKKBN Ajak Keluarga Cegah Stunting Melalui Refocusing Keuangan Rumah Tangga

Kepala BKKBN Meninjau pameran dagang--

Hasto Wardoyo menambahkan, saat ini telah terjadi perubahan terkait perkembangan teknologi, sehingga pemasaran produk hasil usaha juga harus memanfaatkan teknologi.

Kemudian juga terjadi perubahan demografi penduduk, saat ini mayoritas penduduk kita adalah anak-anak muda hal ini juga menjadi pertimbangan apabila akan membangun usaha tentunya harus melihat potensi pasar ini.

Pameran Gelar Dagang UPPKA 2023 resmi dibuka Bupati Banyuasin, H. Askolani, SH, MH. 

Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian acara peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) Ke-30 dengan tema “Menuju Keluarga Bebas Stunting, Untuk Indonesia Maju”.

Dalam sambutannya, Bupati Askolani menyampaikan ucapan selamat datang kepada tamu undangan dan pelaku UMKM yang tergabung dalam kelompok UPPKA di Bumi Sedulang Setudung.  

“Dukung UMKM dan produk lokal Kabupaten Banyuasin dan produk Indonesia agar mampu bersaing dengan produk-produk luar negeri.

Pameran ini menjadi momen positif bagi masyarakat Banyuasin khususnya pelaku usaha UMKM untuk menuju UKM mandiri dan berdaya saing,” ungkap Askolani.

Sementara itu Ketua Harian Badan Pengurus Pusat Andalan Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (BPP AKU) Ir. Erinaldi Alisman, MH sekaligus panitia Pameran Gelar Dagang menjelaskan pameran kali ini diikuti peserta kelompok UPPKA dari 32 Provinsi dan total peserta pameran mencapai 180 stand, kegiatan ini dimulai dari tanggal 4-6 Juli 2023.”

UPPKA Dapat Nomor Induk Berusaha

BKKBN tengah melakukan proses perlindungan kepada kelompok UPPKA untuk mendapatkan legalitas atau keabsahan dalam berwirausaha bagi pelaku usaha mikro keluarga termasuk perlindungan hukum apabila kelompok kegiatan mengalami permasalahan di dalam berwirausaha. 

Menurut data Sistem Informasi Keluarga (SIGA) per Februari 2023, saat ini di seluruh Indonesia terdapat sejumlah 35.005 (tiga puluh lima ribu lima) kelompok UPPKA.

Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro, Kementerian Investasi/BKPM, Drs. Iwan Suryana, MM, menjelaskan “Nomor Induk Berusaha atau NIB menjadi salah satu legalitas bagi pelaku usaha, baik pelaku usaha besar maupun UMKM.

Kementerian Investasi/BKPM menyambut gembira dan apresiasi para keluarga akseptor Keluarga Berencana sangat antusias untuk memiliki usaha, tentunya dengan tumbuhnya pelaku usaha di masyarakat dapat menjadi penunjang perekonomian Negara.

Melalui “Gerakan 1000 NIB (Nomor Induk Berusaha) Bagi Poktan UPPKA” yang merupakan kerjasama dengan Kementerian Investasi / Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Kementerian Koperasi dan UKM.

Sumber: