Senator Riri Minta 4 Hal Ini untuk Bengkulu Bisa Terealisasi di Tahun 2023

BENGKULU, RADARLEBONG.ID - Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Hj Riri Damayanti John Latief terus berbaur bersilaturahmi dengan warga Bengkulu agar dapat menyerap berbagai aspirasi sehingga dapat diperjuangkan di tataran kementerian.

Ada begitu banyak aspirasi yang terhimpun. Enam hal diantaranya menjadi sorotan utama yang alumni Psikologi Universitas Indonesia harapkan dapat segera terealisasi pada tahun 2023 ini.

Aspirasi ini ia sampaikan secara terbuka, baik dalam forum resmi pemerintahan, maupun kepada mitra kerjanya.

"Pertama, terkait pengadaan ASN (Aparatur Sipil Negara) tahun 2023 hendaknya diprioritaskan kepada tenaga guru dan kesehatan yang bersedia di tempatkan di kawasan terisolir dan daerah-daerah terpencil.

BACA JUGA:Dorong Revisi Tata Kelola Perkebunan Berkelanjutan

BACA JUGA:Ceritakan Kebaikan Bengkulu Kepada Dunia

Prinsip pemerataan dan distribusi pegawai secara adil harus diwujudkan dan diawasi dengan ketat terutama di daerah-daerah berkembang," kata Hj Riri Damayanti John Latief, Rabu (4/1/2023).

Dewan Penasehat Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kota Bengkulu juga berharap pemerintah mendirikan pasar murah terutama di daerah yang belum bisa mandiri dalam menyediakan stok yang cukup untuk kebutuhan pokok di kawasannya sehingga inflasi dapat dikendalikan dengan baik.

"Kementerian Desa juga hendaknya memperkenankan digunakannya Dana Desa untuk pemberian BLT (bantuan langsung tunai) meski bukan dari jatah untuk operasional pemerintah desa.

Sebab pada 2023 ini daerah yang selama ini mengandalkan pendapatannya dari ekspor komoditas mungkin akan mengalami dampak buruk resesi global," ujar Hj Riri Damayanti John Latief.

BACA JUGA:Optimis Pemda Bengkulu Mampu Hadapi Ancaman PHK

BACA JUGA:Tantangan dan Strategi Upaya Wujudkan Kemakmuran dan Kesejahteraan Masyarakat Bengkulu

Kakak Pembina Duta Generasi Berencana (GenRe) BKKBN Provinsi Bengkulu ini menambahkan, ia juga berharap banjir tidak lagi menjadi persoalan di Bumi Rafflesia pada tahun 2023 ini

dan meminta kepada Kementerian PUPR untuk memobilisasi tim untuk memeriksa seluruh kesiapan infrastruktur untuk meminimalisir jatuhnya korban jiwa yang berpotensi ditimbulkan akibat bencana.

Sumber: