Buntut Rencana Pemkab Lebong 'Ngutang", Waka I: Mati Saja Jangan Sampai Dalam Keadaan Berhutang!

LEBONG, RADARLEBONG.ID - Rencana Pemkab Lebong ngutang (meminjam dana, red) dari Bank bjb dengan dalih untuk Lebong Bahagia dan Sejahtera.

Tidak sepenuhnya didukung oleh anggota DPRD Lebong meski sebelumnya Ketua DPRD Lebong, Carles Ronsen, S.Sos, mendukung rencana berhutang tersebut. 

Wakil Ketua I DPRD Lebong, Dedi Haryanto, mengutarakan rencana pinjaman dana ini patutnya dikaji secara matang.

Termasuk juga mengkaji keputusan pemerintah pusat bahwa Pemilu dan Pilkada serentak akan dilaksanakan tahun 2024 mendatang. 

BACA JUGA:Rencana Pinjaman ke Bank bjb, Ini Kata Ketua DPRD Lebong

"Nabi saja melarang kita, jangan sampai mati dalam keadaan berhutang. Seperti hadist Imam Muslim menyebutkan, semua dosa orang yang mati syahid diampuni kecuali hutang. Yang mati syahid dan dijamin surga saja, dosanya tidak diampuni kalau ada hutang," kata pria yang akrab disapa Dedi Yayo ini kepada Radar Lebong. 

Ia mendukung rencana Pemkab Lebong untuk meminjam dana tersebut jika dilakukan pada awal masa jabatan.

Jangankan Rp 100 miliar, sambungnya, Rp 1 triliun pun akan disetujui pihaknya jika itu dilakukan di awal masa jabatan. 

"Tapi kalau sudah di penghujung masa jabatan, semangat dan niat baik Bupati yang menggebu-gebu untuk membangun Lebong Bahagia dan Sejahtera dengan berhutang ke bjb ini, bisa memunculkan berbagai tafsiran liar. Iya kalau sampai 2 periode? Kalau tidak, masa iya hutang ini dibayarkan oleh Bupati yang baru," ujarnya.

BACA JUGA:Rencana Ngutang ke Bank bjb, BKD Irit Bicara

//

Belajar dari Hutang Pemkot Bengkulu

Disisi lain, Dedi mencontohkan kebijakan pinjaman dana oleh Pemkot Bengkulu ke Bank bjb yang hingga saat ini tak kunjung selesai dilunasi.

Padahal, pinjaman ini sudah dilakukan sejak tahun 2019 silam untuk kegiatan percepatan pembangunan di Kota Bengkulu.

"Boleh saja kita Copy Paste kebijakan daerah lain, tapi jangan serta merta ditelan mentah-mentah. Lebong ini tidak sama dengan daerah lain, baik dari karekteristik daerah maupun kondisi keuangan pemerintah," pungkasnya. 

Sumber: