Polisi Kawal Bansos Pengalihan BBM Subsidi, Dinsos Lebong Croscek Data Penerima Bantuan

Polisi Kawal Bansos Pengalihan BBM Subsidi, Dinsos Lebong Croscek Data Penerima Bantuan

Diskusi: Focus Group Discussion (FGD) kenaikan BBM di Mapolsek Lebong Utara.-foto dokumentasi/polsek lebong utara-

LEBONG, RADARLEBONG.ID - Polres Lebong memastikan akan mengawal realisasi bantuan sosial (bansos) pengalihan Bahan Bakar Minyak (BBM) Subsidi pasca kenaikan belum lama ini.

Hal ini terungkap dalam Focus Group Discussion (FGD) yang digelar Polres Lebong di Mapolsek Lebong Utara bersama tokoh masyarakat, kemarin (9/9). 

"FGD ini kita laksanakan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai kebijakan pemerintah terkait bansos pengalihan BBM Subsidi. Sekaligus, melakukan pengawasan dalam pelaksanannya dilapangan," kata Kapolres Lebong, AKBP. Awilzan, SIK melalui Kasat Binmas Polres Lebong, Iptu. Kuat Santosa, SH.

Dijelaskannya, dalam realisasi pengalihan BBM Subsidi ini Polri diminta untuk menjaga kondusifitas masyarakat saat bantuan ini disalurkan.

BACA JUGA:Wakapolres, Kasat Lantas, Kabag Ops di Polres Lebong Berganti

BACA JUGA:Dana Bansos Orang Sakit Tersisa Rp 50 Juta, Dinsos Usul Tambah

Pihaknya juga mengingatkan masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi oknum-oknum yang mencari keuntungan dengan menyebar isu kenaikan BBM tanpa alasan. 

Pasti pemerintah mempunyai kebijakan dan alasan tertentu kenapa BBM di naikan, salah satunya mengalihkan BBM ke Bantuan sosial," singkatnya. 

Sementara itu, Plt. Dinas Sosial Puji Warno, S.Pd menyampaikan sebelum program pengalihan subsidi BBM ke program Bantuan Sosial berjalan, pihaknya juga saat ini tengah melakukan kroscek dan verifikasi data penerima bantuan untuk memastikan Bantuan Sosial ini tepat sasaran kepada warga yang berhak mendapatkan bantuan.

"Kita juga meminta agar pihak kantor pos dapat memberikan jadwal penyaluran dana sebelum pelaksanaan dimulai, hal ini supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan," sampainya.

Puji menambahkan, dirinya juga meminta agar perangkat desa dapat mengirimkan kembali data yang terdaftar di BPJS yang mana di ketahui masih banyak warga Lebong yang  belum mendapatkan kartu kesehatan tersebut. 

"Ini akan segera kita tindak lanjuti, agar penerima bantuan sosial ini benar-benar tepat sasaran," tandasnya. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: