Biar Sertifikat Aset Lahan Tidak Ghaib, Berikut Solusinya

radarlebong.disway.id - Agar sertifikat aset milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebong tidak ghaib atau tidak diketahui keberadaannya. 

Badan Keuangan Daerah (BKD) Lebong melalui Bidang Aset telah memiliki solusi dengan menargetkan menerbitkan 114 bidang tanah belum bersertifikat.

Kabid Aset BKD Lebong, Rizka Putra Utama, SE, M.Si menjelaskan sesuai instruksi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pemkab Lebong akan berupaya untuk melakukan penertiban aset lahan. 

Salah satunya dengan mengurus penerbitan sertifikat khusus lahan yang belum ada sertifikat. 

Dimana, kata Rizka, dalam penerbitannya ada dua jalur yang digunakan. Pertama melalui jalur program (Pendaftaran Tanah Sistem Lengkap) dan jalur umum.

"Dari target tersebut termasuk juga salah satunya adalah sertifikat lahan mess pelajar dan mahasiswa yang ada di Bandung Jawa Barat, " katanya

Sementara, tambah Rizka, anggaran yang tersedia untuk penerbitan sertifikat tersebut dalam APBD Lebong tahun 2022 hanya sebesar Rp 50 juta. 

Meski demikian pihaknya akan tetap mengoptimalkan penerbitan sertifikat terhadap aset tak bergerak milik Pemkab Lebong.  

"Jika pun kurang, akan kami ajukan dalam APBD perubahan mendatang. Jika di APBD Perubahan tak di akomodir, akan kembali kita ajukan kembali di APBD 2023," jelasnya.

Lebih jauh Rizka menjelaskan, sejauh ini masih terdapat sekitar 300 lahan milik Pemkab Lebong yang belum memiliki sertifikat. Tidak dipungkiri, lahan milik Pemkab yang belum bersertifikat itu berpotensi dicatut. 

Sekalipun Pemkab Lebong memiliki bukti kepemilikan, legalitasnya tetap harus mendapatkan pengakuan negara melalui sertifikat.

Terlebih jika lahan itu hendak dibangun, sertifikat kepemilikan menjadi salah satu syarat pentingnya izin pembangunan.

"Yang lebih dikhawatirkan kalau tidak ada sertifikatnya, lahan itu bisa saja hilang dari daftar aset,"demikiannya. 

 

Sumber: