MK Diskualifikasi Gusnan Mulyadi dari Pilbup 2024

JAKARTA.RADARLEBONG.ID -Dunia politik di Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu, sedang diguncang polemik besar. Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan untuk mendiskualifikasi calon Bupati Bengkulu Selatan, Gusnan Mulyadi, dalam Pilkada Pemilihan Bupati (Pilbup) dan Wakil Bupati 2024.

Keputusan ini diambil setelah MK menyatakan bahwa Gusnan telah menjabat sebagai bupati selama dua periode, sehingga tidak memenuhi syarat untuk kembali mencalonkan diri.

Keputusan diskualifikasi ini diumumkan langsung oleh Ketua MK, Suhartoyo, dalam sidang putusan sengketa hasil pilkada dengan nomor perkara 68/PHPU.PUB-XXIII/2025 yang digelar di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, pada Senin (24/2/2025).

"Menyatakan diskualifikasi Gusnan Mulyadi sebagai Calon Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024," ungkap Suhartoyo dalam sidang tersebut.

BACA JUGA:Kalah di Pilkada Lebong, Petahana Tak Hadiri Penetapan Pemenang Pilbub

Dalam pertimbangannya, hakim konstitusi Daniel Y Foekh menilai masa jabatan Gusnan Mulyadi harus dihitung sejak diterbitkannya Surat Gubernur Bengkulu Nomor 132/316/B.1/2018 tertanggal 17 Mei 2018.

Di mana, dalam surat itu menugaskan Gusnan Mulyadi yang menjabat sebagai Wakil Bupati Bengkulu Selatan ditunjuk sebagai pelaksana tugas.

"Karena sejak diterbitkannya surat tersebut maka secara rill dan faktual Gusnan Mulyadi telah melaksanakan tugas dan wewenang Bupati Bengkulu Selatan sebagaimana hal tersebut diatur pula dalam Pasal 65 ayat (4) dan Pasal 66 ayat (1) huruf c UU 23/2014," kata Daniel dilansir dari detik.com.

"Sehingga masa jabatan Gusnan Mulyadi sebagai Bupati Bengkulu Selatan pada periode pertama harus dihitung sejak tanggal 17 Mei 2018 sampai dengan tanggal 17 Februari 2021 (berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.17-276 tahun 2021 tentang Pengesahan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Masa Vabatan Tahun 2016-2021 di Kabupaten Pada Provinsi Bengkulu) yaitu selama 2 tahun 9 bulan atau telah lebih dari 2 tahun 6 bulan," sambungnya.

Maka menurut MK masa jabatan Gusnan Mulyadi sebagai Bupati Bengkulu Selatan pada periode pertama telah melebihi 2 setengah tahun masa jabatan, sehingga harus dihitung satu periode. Berdasarkan hal itu, MK pun menyatakan pencalonan Gusnan Mulyadi tidak memenuhi syarat.

"Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, berkenaan dengan dalil Pemohon yang menyatakan Gusnan Mulyadi telah menjabat lebih dari setengah masa jabatan Bupati pada periode pertama (2016-2021) dan telah pula menjalankan masa jabatan Bupati Bengkulu Selatan periode kedua (2021-2024) secara penuh satu periode, oleh karena itu, menurut Mahkamah Gusnan Mulyadi telah menjabat selama 2 (dua) periode," tuturnya.

"Dengan demikian, dalil Pemohon a quo adalah beralasan menurut hukum," lanjut Daniel.

Sumber: