Usai Konsultasi ke Kemendagri, Dana Hibah NPHD Pilkada 2024 di Lebong Siap Ditandatangani

RADARLEBONG.ID - Pemerintah Kabupaten Lebong telah berhasil menyusun pertemuan krusial dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri)

dan bersiap untuk menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Lebong.

Penandatanganan ini memiliki tujuan strategis dalam mempersiapkan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Lebong pada tahun 2024.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lebong, H Mustarani Abidin SH MSi, mengungkapkan bahwa sebelumnya, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) telah berhasil mencapai kesepakatan vital terkait dana hibah untuk Pilkada 2024 bersama KPU dan Bawaslu Kabupaten Lebong.

BACA JUGA:KPU dan TAPD Lebong Capai Kesepakatan Anggaran Rp 20,5 Miliar untuk Pilkada 2024

Dana hibah tersebut telah ditetapkan sebesar Rp 20,5 miliar untuk KPU dan Rp 7 miliar untuk Bawaslu.

Meskipun demikian, penandatanganan NPHD masih menunggu realisasi hingga saat ini.

Mustarani menjelaskan bahwa proses koordinasi telah dilakukan dengan Tim Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Lebong dan Kemendagri.

"Dari Kemendagri, kami mendapatkan arahan untuk segera melanjutkan penandatanganan NPHD setelah mencapai kesepakatan mengenai dana hibah Pilkada.

BACA JUGA:Hibah Anggaran Pilkada Lebong 2024 'Buntu', Akankah Kemendagri Turun Tangan?

Mereka menekankan agar penandatanganan dilakukan sesegera mungkin," ujarnya.

Mustarani menambahkan bahwa Kabupaten Lebong menghadapi keterbatasan APBD Perubahan pada tahun 2023.

Oleh karena itu, Kemendagri mengarahkan agar hibah awal pada tahun 2023 dapat diambil melalui pergeseran anggaran yang telah ada.

"Kami tidak memiliki Perubahan APBD tahun ini, sehingga hibah diambil melalui pergeseran anggaran," tambahnya.

Sumber: