LEBONG.RADARLEBONG.ID - Wakil Bupati (Wabup) LEBONG, Bambang ASB, S.Sos., M.Si, intruksikan seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk mengoptimalkan pelayanan berbasis digital.
Menurutnya hal ini perlu dilakukan selain sebagai implementasi reformasi birokrasi sekaligus juga sebagai bukti komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) LEBONG dalammewujudkan pelayanan publik yang cepat, transparan dan akuntabel.
Hal tersebut disampaikan saat menghadiri agenda High Level Meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) se-Provinsi Bengkulu yang digelar di Hotel Mercure Bengkulu, pada Selasa 10 Februari 2026.
"Dirinya menegaskan komitmen Pemkab Lebong dalam mempercepat transformasi digital, khususnya di sektor pengelolaan keuangan daerah," tegasnya.
BACA JUGA:Diare Masih Tinggi, 226 Kasus Dialami Anak di Bawah 5 Tahun
Lanjut Wabup Bambang ASB, menyampaikan, dirinya bersama Pak Bupati Lebong menargetkan bahwa Pemkab LEBONG dalam waktu 2 hingga 3 tahun ke depan seluruh proses penerimaan dan belanja daerah sudah dilakukan secara non tunai.
Menurutnya, langkah ini merupakan bagian dari upaya mendorong transparansi, efisiensi, serta tata kelola keuangan daerah yang lebih baik dan akuntabel. Salah satu skema yang akan diterapkan adalah penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD).
Nantinya, ASN yang melaksanakan perjalanan dinas maupun transaksi menggunakan anggaran negara diwajibkan memakai kartu kredit pemerintah daerah.
"Digitalisasi adalah kunci efisiensi dan transparansi. Maka dari kita akan targetkan untuk kedepannya, seluruh proses transaksi pembayaran dan penerimaan di lingkup Pemkab LEBONG dilakukan secara non tunai. Hal ini untuk mempermudahkan setiap transaksi yang dilakukan dan meminimalisir penggunaan uang tunai,” sampainya.
Lebih jauh Wabup Bambang ASB, menjelaskan, sistem non tunai ini juga akan diterapkan pada sektor penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemkab LEBONG berencana mengoptimalkan penggunaan QRIS dalam setiap transaksi penerimaan, guna mempercepat proses pencatatan dan pelaporan PAD.
Jika nantinya masih ada yang melakukan trasaksi secara tunai, seperti retribusi parkir dan kebersihan, pelahan-lahan akan kita dorong ke sistem non tunai. Nantinya itu semua Pemkab LEBONG akan menggandeng pihak perbankan serta pelaku usaha sebagai mitra pembayaran PAD.
"Digitalisasi ini juga akan menyasar potensi-potensi baru sumber PAD, seperti sektor pariwisata, kuliner, dan perhotelan," jelasnya.
Ditambahkan Wabup Bambang ASB, dirinya mengakui, dalam perubahan menuju sistem transaksi non tunai ini memang membutuhkan waktu yang cukup panjang serta penyesuaian, terutama di tengah masyarakat yang selama ini terbiasa menggunakan uang tunai.
Kalau kita lihat memang masih ada rasa kurang nyaman, pasalnya masyarakat sudah terbiasa dengan transaksi tunai.
Namun hal ini untuk mengubah itu semua, kita harus mulai mengubah mindset atau pola pikir secara bertahap. Selain itu juga dirinya berharap pihak perbankan, pemerintah daerah, serta seluruh stakeholder terkait dapat lebih aktif melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, agar digitalisasi transaksi dapat diterima dan berjalan optimal.