Dorong Peningkatan PAD Seluruh Daerah

RADARLEBONG.ID - Pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat menentukan kemandirian pembangunan sebuah daerah.

PAD yang tinggi melepaskan ketergantungan daerah terhadap dana transfer dari Pemerintah Pusat. PAD yang maksimal dapat digunakan untuk membangkitkan perekonomian masyarakat.

Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Hj Riri Damayanti John Latief mengatakan, ia meminta

kepada Pemerintah Pusat dapat terus mendorong peningkatan PAD di seluruh daerah agar bisa mandiri dalam menjalankan program-program pembangunan.

BACA JUGA:Senator Riri Imbau Nelayan Waspada Cuaca Ekstrem

BACA JUGA:Senator Riri Apresiasi Penyaluran KUR Bantu Petani dalam Pengembangan Usaha

"Kegiatan-kegiatan konsumtif pemerintah pusat di daerah hendaknya dikurangi dan harus lebih banyak diarahkan

untuk kegiatan-kegiatan produktif yang dapat mendorong setiap daerah mandiri," kata Hj Riri Damayanti John Latief, Selasa (17/1/2023).

Lulusan Magister Manajemen Universitas Bengkulu ini menjelaskan, sebagai bentuk kemandirian keuangan dearah, ia optimis mulai pulihnya perekonomian paska pandemi covid-19 akan mendorong potensi PAD dapat dioptimalkan.

"Prioritas pembangunan di daerah mesti dilakukan secara efisien dan efektif, tepat waktu, transparan, dapat

BACA JUGA:Dorong Kesejahteraan Nelayan Kecil, Senator Riri Sarankan Revisi UU Perikanan

BACA JUGA:Antisipasi Dampak Perubahan Iklim, Senator Riri Uraikan Langkahnya

dipertanggungjawabkan dan memberikan manfaat bagi rakyat. Contoh jalan tol, di Bengkulu pembangunannya

harus segera dilanjutkan sampai ke Lubuklinggau," ujar Hj Riri Damayanti John Latief.

Wakil Ketua Umum BPD Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Provinsi Bengkulu ini menekankan,

Pemerintah Pusat mesti memberikan pendampingan secara intensif kepada pemerintah daerah (pemda) yang belum

BACA JUGA:HUT Kabupaten Kepahiang, Senator Riri Doakan Masyarakat Kepahiang Makin Sejahtera

BACA JUGA:PPKM Dicabut, Bukti Pemerintah Mampu Kendalikan Pandemi Covid 19

mampu mengoptimalkan PAD karena kurang cakap dalam mengukur potensi pajak dan retribusi daerah.

"Kalau ada daerah yang menetapkan target PAD terlalu rendah, evaluasi dan naikkan, kawal agar realisasi PAD

Sumber: