Hari ke-12 Pemutakhiran, Kader Pendata BKKBN Temui 5,58 Juta Keluarga di Indonesia

Kader pendataan keluarga melakukan pendataan.--

Provinsi Jawa Barat ditargetkan untuk memutakhirkan data 2.751.533 keluarga, Provinsi Jawa Timur dengan target 2.059.540 keluarga, dan Provinsi Jawa Tengah dengan target 1.730.034 keluarga.

Kendati demikian, secara persentase pencapaian pemutakhirkan tertinggi diraih Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yakni 56,26 persen dari target 163.275 KK.

Persentase tertinggi kedua yakni Provinsi Banten mencapai 51,63 persen dari target 769.634 KK. Persentase pencapaian tertinggi ketiga yakni Provinsi Sulawesi Barat 51,53 persen dari target 96.320 KK.

BACA JUGA:Kepala BKKBN Ajak Keluarga Cegah Stunting Melalui Refocusing Keuangan Rumah Tangga

BACA JUGA:Kepala BKKBN Ajak Keluarga Cegah Stunting Melalui Refocusing Keuangan Rumah Tangga

Pemutakhiran Pendataan Keluarga tahun 2023 dilakukan BKKBN selama satu bulan yakni dari 1 Juli hingga 31 Juli 2023.

Selain untuk meningkatkan akurasi dan kualitas data pensasaran Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana),

Percepatan Penurunan Stunting serta Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, hasil Pemutakhiran Pendataan Keluarga juga dimanfaatkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau program Bedah Rumah. 

Badan Pangan Nasional juga memanfaatkan hasil Pemutakhiran Pendataan Keluarga ini untuk bantuan pemberian telur dan daging ayam kepada keluarga berisiko stunting melalui Program Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah.

Setidaknya ada enam Kementerian dan Lembaga yang  telah memanfaatkan data hasil PK-21 dan Pemutakhirannya yakni Kementerian PUPR melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau program Bedah Rumah,

Badan Pangan Nasional melalui Program Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah berupa telur dan daging ayam kepada keluarga berisiko stunting.

Selanjutnya Badan Informasi Geospasial (BIG) untuk pemetaan indikator SDGs dan keluarga beresiko stunting secara geospasial, Kemenko PMK dan TNP2K dalam hal pemeringkatan kesejahteraan sosial Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).

Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dan Universitas Muhamadiyah Jakarta (UMJ) menurut Hasto Wardoyo memanfaatkan data hasil Pemutakhiran itu untuk penyaluran program bantuan gizi nusantara pada lokus KKN Tematik.

Sedangkan Kementerian Komunikasi dan Informatika memanfaatkan hasil Pemutakhiran itu untuk penyaluran Set Top Box (STB) kepada keluarga miskin.

Sumber: