Usulan Dana Hibah untuk Pemilu 2024 di Lebong Mulai Temui Titik Terang

RADARLEBONG.ID - Usulan dana hibah yang telah disampaikan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lebong ke Pemkab Lebong untuk pemilu 2024 mulai temui titik terang.

Pasalnya, Pemerintah Kabupaten Lebong berencana akan mulai menyiapkan anggaran tersebut pada APBD Perubahan tahun 2023 ini. 

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Kabupaten Lebong H. Mustarani Abidin, SH, M.Si, yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). 

"Insyaallah usulan hibah dalam menyukseskan pelaksanaan Pemilu serentak tahun 2024 mendatang, khusunya Pilkada yang akan di laksanakan November 2024 mendatang, pihaknya akan mulai membahas pada RAPBD Perubahan tahun ini," terang Sekda.

Terkait dengan anggaran yang akan disiapkan, ia mengaku masih akan membahasnya bersama dengan KPU Kabupaten Lebong. Tentunya menyesuaikan dengan tahapan-tahapan yang akan dilaksanakan. 

BACA JUGA:Hibah Rumah Ibadah Disiapkan Rp275 Juta, Baru 9 Proposal yang Disodor

BACA JUGA:Minim Anggaran, Satpol PP Lebong Usul Hibah Damkar ke Jepang

"Pada intinya, Pemkab Lebong akan ikut mendukung dalam menyukseskan Pilkada tahun 2024 mendatang," singkat Mustarani.

Sebelumnya, Ketua KPU Kabupaten Lebong Salahuddin Al Khidhr, SE mengatakan dari usulan yang sudah disampaikan tersebut sejauh ini pihaknya masih menunggu jadwal pembahasan dari TAPD. Apakah dari usulan tersebut perlu dibahas lebih jauh untuk dilakukan sinkronisasi atau semacamnya. 

"Memang sejauh ini regulasi terkait dengan perencanaan dan penganggaran (Pilkada, red) belum masuk. Tapi akan kami kejar terus. Ditargetkan Oktober mendatang sudah mendapatkan gambaran terkait dengan pengajuan yang sudah kami sampaikan, " kata Khidir.

Usulan hibah Pilkada yang diusulkan tersebut paling banyak terkait dengan teknis pelaksanaan. Mulai dari pendaftaran bakal calon bupati dan wakil bupati,

BACA JUGA:Terapkan ETLE Statis, Kapolda Bengkulu Minta Hibah Sapras Kamera ke Pemkab Lebong

BACA JUGA:BPBD Lebong Terima Hibah Mobil Pikap dari BNPB

verifikasi berkas, logistik hingga pelaksanaan debat kandidat. Terlebih pada Pilkada 2020 lalu, pelaksanaan debat kandidat hanya bisa dilaksanakan satu kali karena keterbatasan anggaran yang dimiliki.

Sumber: