Jokowi Tekankan Bawaslu Tindak Tegas Setiap Pelanggaran Pemilu
Presiden Jokowi membuka Konsolnas Memantapkan Kinerja dan Soliditas Jajaran Pengawas Pemilu dalam Mengawal Pengawasan Tahapan Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024, Sabtu (17/12/2022)--bawaslu ri
JAKARTA, RADARLEBONG.ID - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menekankan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) setiap tingkatan untuk menindak tegas setiap pelanggaran Pemilu secara adil dan tidak memihak.
"Bawaslu harus merespon pengaduan dengan cepat, menindak dan menyelesaikan berbagai pelanggaran dengan tegas. Tidak usah ragu-ragu, pegang teguh integritas, lakukan secara adil, dan tidak memihak," kata Jokowi saat membuka Konsolidasi Nasional Bawaslu 2024 di Jakarta, Sabtu (17/12/2024).
Presiden Jokowi menekankan empat hal kepada Bawaslu untuk Pemilu 2024 yang jujur dan adil.
Pertama, meminta agar Bawaslu memetakan segera potensi masalah dan berbagai kemungkinan terjadinya pelanggaran.
BACA JUGA:Ketua Bawaslu Ingatkan Ini, Agar ASN Tidak Terjebak Pelanggaran Netralitas pada Pemilu dan Pilkada
Kedua, meminta agar Bawaslu fokus pada upaya-upaya pencegahan. Ketiga, Meminta Bawaslu bekerja cepat, responsif, dan selalu berada dalam koridor hukum.
Dan keempat, mendorong agar Bawaslu melibatkan partisipasi masyarakat seluas-luasnya.
"Bawaslu tidak diam atau pasif menunggu pengaduan, tetapi sejak dini mencegah terjadinya gesekan yang bisa menimbulkan benturan-benturan sosial. Gesekan sekecil apapun segera selesaikan saat itu juga jangan tunggu membesar," tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Jokowi juga mendukung penuh program pengawasan Bawaslu dalam pengawasan media sosial (medsos). Menurut Jokowi banyak persoalan yang dimulai dari media sosial.
BACA JUGA:Bawaslu Lebong Susun Strategi Minimalisir Kecurangan Pemilu 2024
"Saya senang Bawaslu akan ada pengawasan media sosial, akan ada polisi sibernya di situ, karena memang problemnya sering di mulai dari medsos," katanya dilansir situs resmi Bawaslu RI.
Disisi lain, Presiden Jokowi mengingatkan agar Bawaslu bekerja keras mengawasi penyusunan daftar pemilih tetap (DPT). Pasalnya, setiap pemilu DPT selalu menjadi polemik dan menjadi tudingan kecurangan.
"Saya berharap Bawaslu benar-benar bekerja keras mengawasi proses penyusunan DPT ini," ungkapnya.
Presiden juga meminta Bawaslu melaporkan kepadanya jika ada dari pihak pemerintah yang menghambat dan tidak kooperatif terkait DPT tersebut.
Pasalnya, DPT sangat memengaruhi kepercayaan masyakarat terhadap penyelenggara pemilu dan akan menghasilkan legitimasi yang kuat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber: bawaslu ri
- Share:
