LEBONG.RADARLEBONG.ID - Kacaunya data penerima Bantuan Sosial (Bansos) di Kabupaten Lebong sehingga berdampak tidak tepat sasarannya penerima. Ada juga indikasi Bansos tersebut menjadi alat politisasi jelang Pemilihan Kepala Desa (Pilkades).
Diketahui, terkait pelaksanaan Pilkades Kabupaten Lebong direncanakan bakal terlaksana pada awal tahun 2026 mendatang.
Saat dikonfirmasi, Wakil Bupati (Wabup) Lebong, Bambang ASB, S.Sos M.Si belum mendapati aduan masyarakat terkait bansos yang dipolitisasi. Tetapi untuk adanya anak, isteri, kerabat dari pejabat desa maupun kades. Dirinya mendapatkan aduan tersebut. Kendati demikian, Wabup meminta hal semacam itu jangan sampai terjadi.
"Kita belum dapati laporan itu, namun kalau ada anak kades, kerabatnya dan isteri perangkat desa menerima Bansos itu ada," sampai Wabup Bambang ASB.
BACA JUGA:2025 Segera Berakhir, Sejumlah Kegiatan Dinas PUPR-Hub Lebong Belum Selesai Dikerjakan
Lanjutnya Wabup Bambang ASB, mengatakan, saat ini ada 4 Bansos, seperti bansos Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan (Bapang), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) serta Bantuan Langsung Tunai (BLT). Saya menerima aduan, dan kadis saya suruh cek. Ternyata ada kerabat dan anak kades yang menerima Bansos, kemudian dari data yang kita dapatkan juga yang bersangkutan tidak layak menerima Bansos tersebut.
Selain menemukan penerima bantuan yang tidak berhak, dalam sidak tersebut juga terungkap adanya warga lanjut usia (lansia) yang sebelumnya pernah menerima Bansos namun tahun ini tidak lagi tercatat sebagai penerima. Padahal, berdasarkan verifikasi di lapangan, warga lansia tersebut masih memenuhi persyaratan sebagai penerima bantuan. Hal ini menunjukkan adanya kelalaian atau ketidaktelitian dalam proses input data oleh pendamping desa, pihak kelurahan, maupun kades.
Dalam temuan tersebut, Wabup Bambang ASB langsung meminta agar pihak kelurahan, desa, dan dinas terkait segera melakukan pendataan ulang secara menyeluruh untuk memastikan Bansos di Kabupaten Lebong benar-benar tersalurkan tepat sasaran. Dirinya juga mengimbau masyarakat yang seharusnya menerima bantuan namun belum terdata untuk tetap bersabar.
“Kami meminta warga bersabar, karena pendataan ulang ini membutuhkan waktu cukup panjang, bahkan bisa memakan waktu berbulan-bulan,” tegas Wabup Bambang ASB.
Sementara itu, salah satu warga kelurahan tes, Suhardi (67) membeberkan, di Kelurahan Tes masih banyak yang menerima Bansos, namun dengan kondisi ekonomi yang sudah memadai.
Dirinya juga mengatakan, penerima bansos ada yang memiliki 3 kendaraan dan masih dengan kondisi fisik yang sehat, namun masih dapat sejumlah bantuan dari pemerintah. Namun dirinya saja, yang seorang petani yang dalam kategori kurang mampu, namun hingga saat ini tidak pernah mendapatkan bantuan.
"Padahal saya dan anak memiliki kondisi yang kategori tidak mampu belum pernah mendapatkan jenis bantuan apapun dari pemerintah," sampainya.