Dinsos BU Usulkan Bedah 180 Unit Rumah

BENGKULU UTARA,RaLeb.id - Pemkab Bengkulu Utara kembali usulkan 180 kuota bedah rumah ke Kementerian Sosial (Kemensos). Total kuota yang masih menunggu kepastian anggarannya, pasca tertunda sejak tahun lalu itu, diketahui telah diusulkan daerah lewat Dinas Sosial (Dinsos). Selain usulan terbaru, sebanyak 100 unit. Program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) usulan yang sebelumnya tertunda sebanyak 80 unit rumah. Dikabarkan juga, indeks bantuan program stimulan itu mengalami kenaikan. Bantuannya menjadi Rp 20 juta untuk setiap unit atau sasaran programnya. Hal ini pun dibenarkan oleh Kepala Dinsos BU Suwanto, SH.

"Kalau usulan tahun lalu, memang belum terlaksana, lantaran adanya refocusing anggaran. Sesuai hasil survey dan sudah pula ditetapkan pusat, rencananya program bagi masyarakat miskin itu memiliki lokus di lima desa yang berada di wilayah kecamatan Batik Nau dan Pinang Raya. Lokusnya masih sama di Kecamatan Batiknau ada Desa Air Lakok dan Desa Manganyau. Selanjutnya Kecamatan Pinang Raya ada Desa Bukit Makmur, Air Sebayur dan Air Sekamanak," ujar Suwanto.

Ia pun menjelaskan, beberapa program yang tertunda diantaranya 80 unit usulan tahun sebelumnya. Selain membenarkan 100 unit usulan terbaru. Namun demikian, melihat dari rapat rekonsiliasi yang digelar Kemensos dengan daerah-daerah pengusul program, tahun depan dominasi program yang paling banyak masih masuk dalam komponen Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Dua program dengan sokongan anggaran tertinggi adalah Bantuan Pangan Non Tunai atau BPNT, serta Program Keluarga Harapan atau PKH. Lainnya? seperti RTLH, masih menjadi fokus pusat, namun dengan persentase anggaran yang saat ini pun masih belum dikonfirmasikan ke daerah.

"Tapi daerah tetap aktif. Sembari menunggu RTLH, yang sudah juga ditegas pusat tetap menjadi prioritas, karena sudah tertunda. Kita juga mengusulkan 100 unit program yang sama. Cuma kepastiannya, masih menunggu kabar dari pusat,” ungkapnya.

Sejauh ini sambungnya, usulan program masih dibayangi dengan paceklik anggaran, dampak dari pandemi Covid-19. Apalagi, RTLH sendiri sudah diusulkan sejak Tahun 2020, namun tertunda karena refocusing anggaran. Hanya saja, dalam rapat rekonsiliasi yang sudah diikuti daerah, Kemensos masih mengupayakan usulan yang tertunda itu. Tentunya dengan lokus yang sudah ditetapkan secara berjenjang, sehingga menjadi dokumen rujukan penganggaran dari APBN yang diawali dengan survey lapangan, untuk memastikan kelayakan calon penerima program. (aer)

Sumber: