Konteks dan Kritik Terhadap Larangan:
Keputusan Tajikistan untuk melarang hijab mengejutkan banyak pihak, mengingat mayoritas penduduknya beragama Islam (96% menurut sensus 2020).
Kritikus melihat langkah ini sebagai bentuk pelanggaran kebebasan beragama dan upaya pemerintah untuk mengontrol kehidupan pribadi rakyatnya.
Lebih lanjut, pelarangan ini terjadi di tengah kekhawatiran tentang meningkatnya otoritarianisme di bawah kepemimpinan Presiden Rahmon.
Penutupan Partai Kebangkitan Islam Tajikistan (TIRP) dan pencapnya sebagai organisasi teroris setelah dituduh terlibat dalam kudeta yang gagal, semakin memperkuat dugaan tersebut.
Larangan hijab di Tajikistan merupakan isu kompleks yang menyentuh ranah budaya, agama, dan politik.
Meskipun pemerintah memiliki argumennya sendiri, banyak yang melihatnya sebagai pelanggaran hak asasi manusia dan upaya untuk memperkuat kontrol pemerintah.
Dampak jangka panjang dari undang-undang ini masih belum diketahui, namun ketegangan dan kontroversi tampaknya akan terus berlanjut.
Perlu diingat bahwa informasi di atas hanya berdasarkan sumber-sumber yang tersedia secara publik dan mungkin tidak sepenuhnya akurat.
Untuk informasi lebih lanjut dan terkini, mohon merujuk pada sumber resmi dan terpercaya.(*)