Seleksi PPPK, Bengkulu Utara Hanya Kecipratan Tenaga Pelayanan Dasar

BENGKULU UTARA, RADARLEBONG.ID - Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah menegaskan, bahwa pengangkatan status untuk menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), hanya diperuntukkan untuk bidang pelayanan, mulai dari guru, kesehatan hingga PPL.

Sementara untuk pengangkatan tenaga honorer kebersihan, sopir, dan petugas keamanan (Satpam) yang bekerja di pemerintahan, tidak memiliki kuota.

Hal ini sesuai dengan Keputusan Kementerian PANRB Nomor 185/M.SM.02.03/2022 tentang Status Kepegawaian di Lingkungan Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

"Untuk jabatan yang memang sudah tidak ada dalam jabatan ASN, diharapkan dapat dialihkan menjadi tenaga ahli daya atau outsourcing dan bukan merupakan tenaga non ASN. Tahun ini pengangkatan hanya fokus pada pelayanan," ujar Kepala BKPSDM BU Setyo Budi Raharjo.

BACA JUGA:8 Kecamatan di Bengkulu Utara Dikepung Banjir dan Longsor

BACA JUGA:Pendataan Tenaga Non ASN, Diperpanjang

Budi juga menjelaskan, berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, status kepegawaian hanya ada dua yaitu PNS dan PPPK.

Untuk mendapatkan status itu, tentunya melalui seleksi yang ketat. Atas dasar itu, Kementerian PANRB telah mengingatkan melalui surat 185 tanggal 31 Mei 2022 terkait dengan status pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

"Menpan telah mengingatkan bahwa Undang-undang itu mengatakan status kepegawaian di instansi pemerintah itu hanya ada dua yaitu PNS dan PPPK, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 dan ada pemberlakuan 5 tahun sampai dengan 28 November 2023.

Saat ini, kita masih melakukan pendataan untuk memetakan dan mengetahui jumlah tenaga non ASN di lingkungan instansi. Setiap instansi pemerintah, harus melakukan pendataan tenaga non ASN paling lambat 30 September 2022," demikian Budi.