Kebijakan Perhutanan Sosial Perlu Dukungan KLHK

BENGKULU, radarlebong.com - Provinsi Bengkulu salahsatu provinsi yang diketahui ada beberapa kawasan hutan yang cocok untuk dijadikan sebagai destinasi desa wisata. Hanya saja, perambahan dan semakin menyusutnya jumlah kawasan hutan merupakan persoalan krusial yang mesti diselesaikan. Kendati, di sisi lain diperlukan kerelaan pemerintah untuk mengalihfungsikan sebagian hutan untuk kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, Hj Riri Damayanti John Latief selaku Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia mengatakan kebijakan perhutanan sosial sangat memerlukan dukungan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Namun, sambungnya, keperluannya jelas. Sepert, untuk membuat jalan lingkar luar sebagai jalan alternatif bagi truk-truk berat agar tidak melintasi jalan kota. "Karena Pemerintah Provinsi Bengkulu sendiri sudah menyatakan siap untuk mengembangkan ekowisata sebagai produk unggulan pemanfaatan hutan di Bengkulu," ujar Hj Riri Damayanti John Latief yang juga didapuk sebagai Plt Ketua DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Bengkulu ini. Wakil Ketua Umum BPD Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Provinsi Bengkulu ini menekankan bahwa pengelolaan hutan untuk kesejahteraan masyarakat tanpa merusak lingkungan harus menjadi solusi berkelanjutan dengan dukungan penuh dari kementerian terkait. "Dalam hal ini yang dibutuhkan bukan hanya dukungan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tapi juga Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif karena memang kawasan hutan Bengkulu banyak memiliki spot-spot wisata yang indah bila ditunjang dengan pembangunan infrastruktur akan mensejahterakan," ungkap Hj Riri Damayanti John Latief. Baca Juga : Senator Riri Sarankan Pemda Adopsi Program Kartu Prakerja Bagi Pengangguran Ketua DPD Barisan Pemuda Nusantara (Bapera) Kabupaten Kepahiang ini menambahkan, pemerintah daerah bahkan telah merancang regulasi khusus untuk mengakomodir para petani dan pekebun untuk dapat memanfaatkan hutan dengan cara yang baik dalam bentuk hutan sosial kemasyarakatan dan hutan adat. "Jadi ini sejalan dengan Nawa Cipta Presiden Joko Widodo. Hal ini patut diapresiasi pemerintah pusat melalui kementerian terkait. Bengkulu butuh ini. Pemerintah harus meletakkan ini sebagai agenda prioritas dan memberikan perhatian khusus agar hal ini terealisasi," demikian Hj Riri Damayanti John Latief. (***/rls)