PAD Lebong Baru 50,7 Persen, Pemkab Kejar Kekurangan Rp34,9 Miliar

LEBONG.RADARLEBONG.ID– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebong masih memiliki pekerjaan besar untuk memenuhi target Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun anggaran 2026. Pasalnya, hingga penghujung Juli lalu, penerimaan daerah dari sektor PAD baru terealisasi sekitar separuh dari target yang ditetapkan.

Dari target sebesar Rp70,86 miliar, realisasi PAD per 31 Juli 2026 tercatat mencapai Rp35,9 miliar atau sekitar 50,7 persen. Dengan capaian tersebut, masih terdapat sekitar Rp34,9 miliar yang harus dikejar hingga akhir tahun anggaran.

Kondisi ini tentu menjadi tantangan besar bagi Pemkab Lebong, khususnya Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Lebong Optimalisasi sumber-sumber penerimaan dinilai menjadi kunci agar target PAD yang telah ditetapkan tidak berakhir meleset.

Plt Kepala BKD Lebong Riswan Efendi, SE, M.Si melalui Kepala Bidang Pendapatan Desi Novita SH.M.Ak, mengatakan, penerimaan PAD Kabupaten Lebong bersumber dari empat kelompok utama. Masing-masing yakni pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah.

BACA JUGA:Jelang Pilkades, Bupati Azhari Wanti-wanti Soal Netralitas Perangkat Desa dan BPD

Dari sejumlah sumber tersebut, retribusi daerah masih menjadi penyumbang terbesar. Sampai dengan akhir Juli, penerimaannya tercatat sekitar Rp15,6 miliar atau baru berada di kisaran 52 persen dari target.

Kemudian, pos lain-lain pendapatan daerah yang sah telah menyumbang sekitar Rp9,9 miliar. Sedangkan penerimaan dari pajak daerah masih berada di angka Rp7,7 miliar atau sekitar 47 persen dari target yang ditetapkan.

Berbeda dengan sektor lainnya, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan justru telah melewati target. Hingga periode yang sama, realisasinya mencapai sekitar Rp2,7 miliar atau 104 persen dari target.

“Per 31 Juli 2026, realisasi PAD kita baru 50,7 persen,” kata Desi.

Lebih jauh Desi menyampaikan, untuk mengejar kekurangan penerimaan tersebut, BKD Kabupaten Lebong mulai memperkuat langkah penagihan secara langsung. Strategi jemput bola dilakukan dengan menyasar sejumlah wajib pajak yang dinilai memiliki potensi penerimaan cukup besar. Salah satu sasaran utama yakni perusahaan-perusahaan yang menjalankan aktivitas usaha di wilayah Kabupaten Lebong. Petugas BKD turun langsung ke lapangan untuk melakukan penagihan sekaligus memberikan pemahaman terkait kewajiban pajak.

“Kita turun langsung ke lapangan, biasanya mendatangi perusahaan-perusahaan besar di Lebong. Alhamdulillah mereka kooperatif,” ungkapnya.

Ditambahkan Desi, tak hanya mengandalkan penerimaan dari perusahaan, BKD Kabupaten Lebong juga terus menggencarkan sosialisasi kepada masyarakat. Langkah tersebut dilakukan untuk mendorong peningkatan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

"Kita juga terus meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat agar kesadaran membayar pajak semakin tinggi,” demikiannya.

Sumber: