Senator Riri Imbau Pemerintah Hapus Semua Aturan untuk Nelayan

Senator Riri Imbau Pemerintah  Hapus Semua Aturan untuk Nelayan

BENGKULU, radarlebong.com– Tanggal 6 April menjadi hari yang bersejarah, karena di hari tersebut bertepatan dengan Hari Nelayan Nasional telah ditetapkan sejak tahun 1960. Tentunya, peringatan Hari Nelayan Nasional tersebut turut mengundang perhatian dari Senator Muda Hj Riri Damayanti John Latief. Dimana, ia menilai kondisi para nelayan di Provinsi Bengkulu saat ini kurang menguntungkan. Betapa tidak, Ia masih menemukan sejumlah problematika yang menimpa nelayan di Bengkulu. Seperti di Kaur belum lama ini, dirinya mendapat laporan nelayan tidak melaut karena langkanya BBM jenis pertalite. Dimana, SPBU mengharuskan mereka menggunakan BBM jenis pertamax yang mahal. " Dan tentunya, harga tersebut tak terjangkau oleh dompet nelayan kecil atau nelayan tradisional," kata Hj Riri Damayanti John Latief, Rabu (6/4/2022). Lalu, lanjutnya, di Bengkulu Selatan, Wakil Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Komite Pemuda Nasional Indonesia (DPP KNPI) ini dilaporkan, nelayan sudah berminggu-minggu tidak bisa melaut karena cuaca buruk atau angin kencang. "Ada yang tetap berani melaut, tapi nggak banyak. Ada yang akhirnya cuma nangkap di pinggiran tapi hasilnya tak seberapa. Lebih banyak nganggur, nggak punya penghasilan. Kalau pun ada ikan yang dijual diambil dari pasar di kota," ungkap Hj Riri Damayanti John Latief. Riri yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Umum BPD Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Provinsi Bengkulu ini mengimbau kepada pemerintah untuk menghapus semua aturan yang menyulitkan nelayan untuk memperoleh akses mudah BBM yang murah agar biaya melaut dapat ditekan dan pendapatan nelayan dapat meningkat. Baca JugaSenator Muda Riri Damayanti Sorot Meningkatnya Konflik Manusia dan Hewan Liar "Belum semua nelayan pulih dari pandemi covid-19 dan nelayan Bengkulu khususnya harus berhadapan dengan ombak Samudera Hindia yang ganas. Persoalan BBM ini cuma semakin menambah beban nelayan. Saya minta pihak terkait bisa mendengar hal ini," tegas Hj Riri Damayanti John Latief. Dewan Penasehat Karang Taruna Provinsi Bengkulu ini menambahkan, selain pandemi covid-19, perekonomian dunia masih terus menghadapi tantangan seperti perang Rusia–Ukraina, perubahan iklim, naiknya harga komoditas energi dan pangan, dan lain sebagainya. "Kalau misal pemerintah beralasan tidak bisa memberi bantuan kepada nelayan karena keterbatasan anggaran dan lain-lain, tolong, jangan lagi susahkan hidupnya dengan aturan-aturan yang menyulitkan seperti BBM tadi," demikian harapan Hj Riri Damayanti John Latief.(***/rls)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber: