RADARLEBONG.ID-Program Makanan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi sorotan publik, khususnya selama bulan Ramadan. Isu mengenai menu MBG yang dinilai lebih minimalis dibandingkan hari biasa ramai diperbincangkan masyarakat.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Koordinator Bidang Pangan RI, Zulkifli Hasan, menegaskan bahwa tidak ada aturan khusus yang membatasi menu MBG selama Ramadan, selama standar gizi tetap terpenuhi. Penegasan ini disampaikan saat ia melakukan pemantauan langsung pelaksanaan MBG di Kota Malang, Selasa (24/2).
Dalam kunjungannya ke SMAN 3 Malang, Zulkifli Hasan atau yang akrab disapa Zulhas menyampaikan bahwa esensi utama dari program MBG adalah pemenuhan gizi seimbang bagi penerima manfaat.
Oleh karena itu, bentuk makanan, apakah basah atau kering, bukan menjadi persoalan utama. Yang terpenting, makanan tersebut mengandung unsur karbohidrat, protein, dan serat sesuai kebutuhan gizi harian.
BACA JUGA:Pasca Keracunan Massal,MBG di Lebong Diawasi Ketat
Menurut Zulhas, keberadaan tenaga ahli gizi dalam program MBG menjadi jaminan bahwa setiap menu yang disajikan telah melalui perhitungan yang matang. Ahli gizi memastikan bahwa Angka Kecukupan Gizi (AKG) tetap terpenuhi meskipun menu disesuaikan dengan kondisi Ramadan. Dengan demikian, anggapan bahwa menu MBG Ramadan lebih “hemat” atau “minimalis” tidak sepenuhnya tepat jika dilihat dari aspek kandungan gizinya.
Lebih lanjut, Zulhas menekankan bahwa distribusi MBG selama Ramadan tetap menyasar seluruh kelompok penerima manfaat. Tidak hanya pelajar, tetapi juga ibu hamil, ibu menyusui, balita, hingga kelompok masyarakat lainnya. Bahkan, program ini juga tetap diberikan kepada masyarakat non-muslim tanpa pengecualian. Makanan kering yang dibagikan dapat dikonsumsi saat waktu berbuka puasa, sehingga tetap relevan dan bermanfaat.
Penjelasan serupa juga disampaikan oleh Koordinator SPPI Kota Malang, Muhammad Athoillah. Ia mengakui adanya persepsi di masyarakat yang menilai menu MBG Ramadan terlalu sederhana. Namun, Athoillah menegaskan bahwa setiap menu telah ditakar secara ketat oleh pengawas gizi. Penakaran ini mencakup kandungan serat, protein nabati dan hewani, karbohidrat, hingga kalsium yang biasanya diperoleh dari susu.
Athoillah menjelaskan bahwa kemasan kering bukan berarti mengurangi kualitas gizi. Justru, menu tersebut disusun agar lebih praktis dan sesuai dengan pola konsumsi selama puasa. Prinsip utama yang dipegang oleh tim pelaksana MBG adalah memastikan bahwa setiap penerima manfaat mendapatkan asupan gizi yang cukup, meskipun bentuk penyajiannya berbeda dari hari biasa.
Dari sisi pembiayaan, Athoillah memastikan bahwa setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mengikuti ketentuan harga yang telah ditetapkan. Terdapat batas harga per porsi yang menjadi acuan dalam penyusunan menu. Apabila dalam satu hari biaya per porsi tidak mencapai batas maksimal, maka akan dilakukan penyesuaian pada hari berikutnya melalui mekanisme subsidi silang. Langkah ini dilakukan agar kualitas gizi tetap terjaga tanpa melanggar aturan anggaran.
Program MBG sendiri merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan gizi sejak dini. Selama Ramadan, tantangan distribusi dan konsumsi memang berbeda dibandingkan hari biasa. Namun, dengan perencanaan yang matang dan pengawasan ketat dari ahli gizi, program ini tetap diharapkan mampu memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
Dengan klarifikasi yang disampaikan oleh pemerintah pusat dan pelaksana di daerah, masyarakat diharapkan dapat memahami bahwa penyesuaian menu MBG selama Ramadan bukanlah bentuk pengurangan kualitas. Sebaliknya, hal ini merupakan adaptasi agar program tetap berjalan efektif dan tepat sasaran. Ke depan, transparansi informasi dan edukasi kepada publik menjadi kunci agar program strategis seperti MBG dapat diterima dan didukung secara luas.
Melalui pendekatan ini, pemerintah menegaskan komitmennya untuk terus menjaga kualitas program Makanan Bergizi Gratis, termasuk di bulan Ramadan. Fokus utama tetap pada pemenuhan gizi seimbang demi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, sejalan dengan tujuan pembangunan sumber daya manusia yang berkelanjutan dan inklusif.