peningkatan layanan kesehatan,
pembangunan infrastruktur jalan dan penerangan umum,
penyediaan air bersih untuk masyarakat,
penguatan ekonomi berbasis potensi lokal.
Selain itu, anggaran juga dialokasikan untuk kebutuhan birokrasi seperti gaji pegawai, biaya operasional pemerintahan, hingga penyelesaian kewajiban dari tahun anggaran sebelumnya.
“Raperda APBD-P ini segera kami sampaikan ke Pemerintah Provinsi Bengkulu untuk dievaluasi sebelum mendapatkan nomor register dan diundangkan menjadi Perda Kabupaten Lebong,” jelas Bupati Azhari.
Dengan pengesahan ini, APBD Perubahan Lebong 2025 diharapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat serta mempercepat pembangunan daerah secara merata.