RADARLEBONG.ID - Indonesia adalah negeri yang kaya akan sejarahnya yang penuh warna. Namun, di antara babak-babak gemilangnya, terdapat pula lembaran kelam yang tidak dapat dilupakan.
Salah satu peristiwa bersejarah yang masih menjadi topik perdebatan hingga hari ini adalah hubungan antara Soeharto dan Gerakan 30 September/Partai Komunis Indonesia (G30S/PKI).
G30S/PKI: Awal dari Tragedi
Pada malam tanggal 30 September 1965, Indonesia diguncang oleh peristiwa tragis yang dikenal dengan singkatan G30S/PKI. Pasukan Cakrabirawa, yang seharusnya bertugas sebagai pengawal presiden, menculik dan membunuh tujuh perwira tinggi TNI Angkatan Darat, termasuk Panglima Angkatan Darat Letjen TNI Ahmad Yani. Peristiwa ini adalah puncak dari sebuah gerakan pemberontakan yang dipelopori oleh Partai Komunis Indonesia (PKI).
Soeharto: Pahlawan Atau Dalang?
Saat peristiwa G30S/PKI terjadi, Soeharto, yang saat itu menjabat sebagai Panglima Kostrad, berada di luar Jakarta. Namun, segera setelah mendengar berita tersebut, ia mengambil inisiatif untuk mengambil alih komando TNI Angkatan Darat. Keberaniannya dalam mengambil tindakan segera menjadikannya tokoh yang berpengaruh dalam mengatasi krisis yang sedang terjadi.
Pada tanggal 11 Maret 1966, Soeharto mengeluarkan Surat Perintah 11 Maret (Supersemar), yang memberikan kekuasaan penuh kepadanya untuk mengatasi situasi keamanan yang genting. Supersemar menjadi titik balik dalam sejarah Indonesia, karena dengan kekuasaan ini, Soeharto berhasil membubarkan PKI dan menangkap para anggotanya. Hal ini menandai berakhirnya kekuasaan PKI di Indonesia.
Kebijakan Anti-Komunis yang Mematikan
Setelah menjadi presiden pada tahun 1967, Soeharto menerapkan kebijakan anti-komunis yang sangat ketat. Kebijakan ini menyebabkan banyak orang yang dituduh sebagai anggota PKI atau simpatisannya ditangkap, disiksa, bahkan dibunuh. Menurut perkiraan, antara 500.000 hingga 1 juta orang tewas selama periode ini.
Soeharto juga menggunakan peristiwa G30S/PKI untuk melegitimasi kekuasaannya. Ia menyebarkan propaganda yang menyatakan bahwa PKI adalah penjahat yang bertanggung jawab atas peristiwa G30S/PKI dan merupakan ancaman bagi stabilitas dan keamanan Indonesia. Propaganda ini berhasil mempengaruhi opini publik, dan Soeharto mampu mempertahankan kekuasaannya selama lebih dari tiga dekade.
Akhir dari Era Soeharto dan Misi Reformasi
Pada tahun 1998, Soeharto akhirnya dipaksa mundur dari jabatannya oleh gelombang protes mahasiswa dan masyarakat. Setelah Soeharto turun dari jabatan presiden, Indonesia memasuki era reformasi yang ditandai oleh kebebasan berbicara dan pelaksanaan pemilihan umum yang lebih demokratis.
Namun, penyelidikan terhadap peristiwa G30S/PKI belum menghasilkan banyak bukti konklusif. Hingga saat ini, peran Soeharto dalam peristiwa G30S/PKI masih menjadi misteri yang belum terpecahkan.
Peristiwa G30S/PKI dan peran Soeharto di dalamnya adalah babak kelam dalam sejarah Indonesia. Ribuan orang tewas, dan luka mendalam ditinggalkan dalam masyarakat.