RADARLEBONG.ID - Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menunjukkan komitmennya dalam menggalakkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang lebih inklusif dan ramah bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Langkah inovatif ini melibatkan kementerian terkait, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Bank Indonesia (BI), dengan tujuan menghadirkan perubahan positif dalam dunia pembiayaan.
Dalam sambutannya saat membuka Rapat Kerja Nasional HIPMI ke-XVIII di ICE BSD, Tangerang, pada Kamis (31/8/2023), Jokowi menegaskan bahwa sistem credit scoring adalah kunci sukses dalam penyaluran KUR tanpa agunan.
Inspirasi datang dari kenyataan bahwa 145 negara telah mengadopsi metode ini dalam mendukung pertumbuhan UMKM mereka.
BACA JUGA:Pinjaman Tabut Agung untuk UMKM di Lebong Belum Bisa Dicairkan, Bank Bengkulu Ungkap Penyebabnya
"Sistem credit scoring adalah terobosan yang seharusnya kita adopsi, seperti yang telah dilakukan oleh 145 negara lain dalam mendukung UMKM. Pendekatan ini akan memudahkan dalam menilai karakter dan kelayakan penerima KUR, serta memberikan bantuan yang tepat sasaran," ungkapnya.
Dalam konteks KUR tanpa agunan, ini bukan hanya sebuah langkah maju, tetapi juga peluang emas bagi para pelaku UMKM, terutama mereka yang baru memasuki dunia bisnis.
"Bagi para pengusaha muda yang sedang memulai usaha, aset dan jaminan seringkali menjadi hambatan utama. Dengan sistem credit scoring, pintu akses lebih terbuka, dan prosesnya lebih efisien," tambahnya dengan semangat.