“KPK juga mendorong optimal pengelolaan BUMD-nya dan pengelolaan aset daerah,” ungkapnya.
Dan menjelang tahun politik ini, tambah Maruli, kepada seluruh pejabat daerah di pemerintah daerah agar dapat menegaskan seluruh jajarannya dapat fokus dalam upaya pemberantasan korupsi.
“KPK mengambil dua kabupaten sebagai piloting pemberantasan korupsi di Pemerintah Provinsi Bengkulu. Jadi, selain Kabupaten Lebong dan Kabupaten Seluma,” pungkasnya.
Sementara itu, Asisten III Setda Provinsi Bengkulu, H. Nandar Munadi, S.Sos, M.Si mengatakan, Kabupaten Lebong dan Seluma menjadi sorotan KPK karena angka MCP-nya rendah. Sehingga perlu dilakukan supervisi pemberantas korupsi.
“Untuk itulah dilakukan Rakor agar melihat gambaran dari hasil MCP KPK di Kabupaten Lebong,” ujarnya.
Selain melihat gambaran, tambahnya juga menjadi upaya meningkatkan dan pencegahan korupsi di Provinsi Bengkulu. Termasuk rencana aksi yang diharapkan ke depannya ada perubahan.
“Keterlibatan Pemprov dalam rakor ini yaitu untuk mengatensi dan mengasistensi program yang ada di seluruh kabupaten. Tekhususnya hari ini untuk Kabupaten Lebong,” terangnya.
Jalannya, rakor diikuti langsung oleh Bupati Lebong Kopli Ansori dengan turut didampingi Sekda Lebong beserta jajarannya.(*)