Fraksi PAN yang merupakan partai pendukung pasangan Bupati Kopli Ansori dan Wabup Drs. Fahrurrozi, M.Pd ini, juga menyoroti minimnya dana pendidikan yang dialokasikan dalam APBD Lebong tahun anggaran 2023.
Dana pendidikan yang dialokasikan dalam APBD Lebong 2023 ini masih kurang dari 20 persen.
Padahal dalam undang-undang, pemerintah wajib menganggarkan sekurang-kurang 20 persen di APBD untuk sektor pendidikan.
"Saat ini, masih banyak infrastruktur pendidikan yang harus dipenuhi, mulai dari rehab gedung, ruang kelas baru, gedung perpustakaan, ketersediaan meubeller hingga tenaga pengajar. Sampai saat ini, kita (Lebong, red) masih mengandalkan tenaga honorer dengan gaji yang sangat rendah. Kami dari Fraksi PAN meminta kepada Pemkab Lebong agar membuat kajian tentang gaji pengajar agar layak diterima," bebernya.
BACA JUGA:DAK Fisik Lebong Tahun 2023, Terjun Bebas
Sedangkan fraksi Partai Perindo melalui juru bicaranya Pipit Irianto meminta meminta Pemkab Lebong untuk membuktikan kinerja secara nyata dan transparan. Hal ini disampaikan sebagai wujud rasa cinta terhadap Kabupaten Lebong.
"Fraksi Partai Perindo meminta Pemkab Lebong mampu membuktikan kinerja secara nyata dan transparan. Hal ini dalam rangka mewujudkan pemerintah yang baik dan bersih sesuai aturan perundang-undangan," ujarnya.
Bupati Lebong, Kopli Ansori, memastikan akan menindaklanjuti catatan yang disampaikan 6 fraksi di DPRD Lebong ini. Mudah-mudahan, APBD Lebong tahun 2023 dapat dimaksimalkan untuk kesejahteraan masyarakat.
"Catatan yang disampaikan oleh fraksi-fraksi ini, akan kami tindaklanjuti. Mudah-mudahan APBD 2023 ini bisa kita maksimalkan untuk kesejahteraan masyarakat di Lebong," katanya.