Nelayan Terdampak Kenaikan BBM Butuh Perhatian Serius

JAKARTA, RADARLEBONG.ID - Dampak pasca kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) sangat berimbas bagi kehidupan nelayan di Provinsi Bengkulu.

Betapa tidak, di SPBU, para nelayan sangat sulit untuk mendapatkan BBM. Sementara harga BBM di tingkat eceran sangat mahal. 

Disisi lain,  walaupun pemerintah telah menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT), namun tak banyak membantu kehidupan masyarakat bawah, khususnya di kalangan nelayan.

Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Hj Riri Damayanti John Latief berharap persoalan kesulitan kehidupan nelayan paska naiknya harga BBM ini dapat direspon secara serius.

BACA JUGA:Senator Riri Ucapkan Belasungkawa Atas Tragedi Kanjuruhan

Mengingat di Bengkulu, sejumlah nelayan Kaur telah melaporkan keluhannya secara terbuka.

"Di SPBU nelayan kesulitan untuk mendapatkan BBM, di eceran harganya mahal. Padahal kebutuhannya tidak sedikit. Akhirnya nelayan terpaksa mengurangi jam melaut yang berimbas terhadap anjloknya pendapatan mereka. Ini nggak boleh dibiarkan," kata Hj Riri Damayanti John Latief, Selasa (4/10/2022).

Wakil Ketua Umum BPD Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Provinsi Bengkulu ini meminta kepada seluruh pemerintah daerah yang di kawasannya terdapat nelayan dapat memberikan BBM bersubsidi khusus sebagaimana yang telah digagas Pemerintah Provinsi Jambi.

"Gubernur Jambi sudah mengumumkan akan mengalokasikan anggaran sebesar Rp6 miliar untuk membelikan BBM gratis khusus buat nelayan setelah mendengar keluhan mereka sering nggak ke laut karena harga BBM yang melambung tinggi. Semoga kerisauan seperti ini dimiliki para pejabat di Bengkulu," ujar Hj Riri Damayanti John Latief.

BACA JUGA:Alihfungsi Hutan di Bengkulu, Pemerintah Diimbau Perlu Lakukan PengawasanDewan Penasehat Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kota Bengkulu ini mengapresiasi komitmen Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berkomitmen untuk terus mempermudah akses BBM bersubsidi untuk nelayan kecil dan menerapkan harga khusus untuk pelaku usaha kelautan dan perikanan.

"Komitmen KKP itu harus sampai ke Bengkulu, jangan ke daerah-daerah tertentu. Mudahkan persyaratannya, jangan dipersulit. Harganya jangan sampai memberatkan, baik untuk nelayan kecil, ataupun menengah. Apalagi di tengah musim paceklik," tandas Hj Riri Damayanti John Latief.

Alumni Magister Manajemen Universitas Bengkulu ini menambahkan, pemerintah daerah perlu bekerjasama dengan akademisi dan lembaga riset untuk merumuskan formula yang baik untuk merespon keluhan nelayan mengenai sulitnya mengakses BBM ini.

"Kalau misal ada badan usaha khusus yang menjadi distributor BBM khusus untuk nelayan, mungkin keluhan nelayan mengenai sulitnya mengakses BBM ini bisa berkurang. Harganya murah, cara mendapatkannya mudah," demikian harap Hj Riri Damayanti John Latief.