Oknum Cakades Mangkir, BK DPRD Ancam Libatkan Aparat

BENGKULU UTARA, RADARLEBONG.DISWAY.ID - Upaya pengungkapan polemik dugaan pungutan terhadap oknum cakades berinisial HT yang diduga dilakukan oleh Su, oknum anggota DPRD BU belum mendapatkan titik terang.

Pasalnya, panggilan BK DPRD BU terhadap HT, belum memenuhi panggilan yang dijadwalkan Senin (1/8). 

"Kita tidak tahu alasan yang bersangkutan tidak memenuhi panggilan yang kita sampaikan. Dan kami akan pangil kembali besok (2/8), jika yang bersangkutan tidak juga hadir, maka kami akan libatkan aparat penegak hukum untuk melakukan penjemputan paksa," ujar Ketua BK DPRD BU Aliantor Harahap.

Sejauh ini dijelaskan Aliantor, pihaknya memaklumi oknum cakades ini tidak bisa hadir pada panggilan pertama, dengan dalih sakit.

Namun, di panggilan kedua ini pihaknya tidak menerima konfirmasi apapun dari cakades. Padahal sebelumnya, sudah sempat dikomunikasikan oknum cakades ini berjanji akan menghadiri panggilan kedua.

BACA JUGA:Hari Ini, BK DPRD Konfrontir Oknum Dewan dan Cakades

"Yang pasti, upaya persuasif dalam agenda pemeriksaan terhadap HT, telah kita lakukan. Besok Selasa, merupakan upaya persuasif terakhir untuk keterangan dari oknum cakades ini. Jika kembali mangkir, mau tidak mau pihaknya akan melakukan tindakan representatif. Ya kita libatkan pihak Kepolisian. Artinya harus dijemput secara paksa," tegasnya.

Lebih jauh Aliantor membeberkan, dengan mangkirnya oknum cakades ini, tentunya pihaknya terpaksa menjadwalkan ulang agenda pembahasan akhir tentang keputusan atas masalah yang mencoreng nama baik lembaga ini.

Sesuai tata tertib dan regulasi di tubuh dewan, akan ada konsekuensi khusus yang akan diberikan kepada SU, oknum dewan yang diduga terlibat masalah yang merusak kredibilitas dewan. Pelanggaran kode etik berat, sesuai tata tertib dewan, akan diberlakukan pelepasan permanen Alat Kelengkapan Dewan (AKD).

"Kita akan mengacu kepada tatib dewan. Pemberhentian sementara dari anggota dewan, akan diberlakukan jika memang terbukti melakukan pelanggaran kode etik. Mengenai apakah masalah ini akan diserahkan ke penegak hukum, itu akan kita serahkan ke komisi I DPRD BU, karena mereka selaku pihak yang dirugikan," demikian Ali.