Dana Desa, Wujud Komitmen Presiden Jokowi Bangkitkan Perekonomian Bangsa

BENGKULU, radarlebong.com -  Dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan desa yang ditransfer melalui anggaran belanja daerah kabupaten/kota.

Tentusaja, dana desa hampir setiap tahun digulirkan oleh Kemendes ke desa sebagai wujud komitmen Presiden Joko Widodo untuk membangun Indonesia melalui kebangkitan desa, mengingat desa merupakan kekuatan perekonomian bangsa. 

Hal ini diungkapkan Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Hj Riri Damayanti John Latief , dalam Siaran Persnya, Selasa (28/6).

"Saya lihat sendiri di desa-desa yang ada di Bengkulu, sejak adanya dana desa, banyak pembangunan di pelosok. Ini tidak bisa dibantah. Tapi jangan jadi puas juga dengan pembangunan yang sudah ada, karena masih banyak yang perlu ditingkatkan," kata Hj Riri Damayanti John Latief.

Dewan Penasehat Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kota Bengkulu ini menjelaskan, saat ini ekonomi mulai membaik setelah sebelumnya banyak mengalami masalah karena pandemi covid-19, namun ketidakpastian bisa kembali hadir karena timbulnya krisis yang muncul sebagai dampak perang.

BACA JUGA:Senator Riri Minta Permudah Perizinan Bagi Nelayan

"Pemerintah desa nggak boleh lengah, gali semua potensi terbaik, lalu kembangkan dengan dana desa yang dimiliki. Desa-desa harus tangguh menghadapi potensi krisis karena di desa inilah terletak masa depan bangsa, terutama dalam hal pangan," sampai Hj Riri Damayanti John Latief.

Plt Ketua DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Bengkulu ini tak menampik masih banyaknya kepada desa yang akhirnya meringkuk di penjara terkait pengelolaan dana desa yang tidak transparan dan terbukti tergolong sebagai tindak pidana korupsi.

"Saya sebagai pribadi tentu tidak ingin ada kepala desa atau perangkat desa yang bermasalah karena dana desa, apalagi di Bengkulu, daerah pemilihan saya. Saya mengajak para kades, yuk jaga akuntabilitas penggunaan dana desa, hindari masalah ke depannya," ajak Hj Riri Damayanti John Latief.

Alumni Magister Manajemen Universitas Bengkulu ini menambahkan, ia sangat terobsesi agar dana desa dapat menjadi salah satu sarana yang efektif untuk mensukseskan usaha pengentasan kemiskinan ekstrem yang menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. 

"Sejak awal Pak Gub sudah mewanti-wanti supaya alokasi 40 persen dana desa untuk BLT (Bantuan Tunai Langsung). Semua harus ambil bagian dalam penyelesaian masalah kemiskinan yang kemarin bertambah karena pandemi, sekarang menghadapi risiko lain seperti perang," demikian Hj Riri Damayanti John Latief. 

Berdasarkan Data Dirjen Perbendaharaan Provinsi Bengkulu, sembilan kabupaten di Provinsi Bengkulu telah merealisasikan DD tahap pertama. Sementara, realisasi tahap 2 baru 4 kabupaten saja yang telah menyaluarkannya. Dengan nilai anggaran yang telah tersalur mencapai Rp258,2 miliar atau 25,6 persen dari total anggaran Rp1 triliun. (***/rls)