Antisipasi Gejolak Petani Sawit , Kemendag Diminta Segera Turun Tangan

BENGKULU, radarlebong.com - Menyikapi harga pembelian TBS kelapa sawit oleh sebagian besar pabrik minyak kelapa sawit di Bengkulu yang anjlok. Seperti kondisi yang terjadi  di Kabupaten Mukomuko ini, dimana harga pembelian TBS kelapa sawit ini turun dua hari berturut-turut pada 21 - 22 Juni 2022, lantaran masih terbatasnya penjualan minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) dari daerah ini. 

Hal tersebut, terang saja berimbas terhadap petani yang selalu menjadi korban , karena ketergantungan yang akut kepada korporasi kelapa sawit sebab tak memiliki posisi tawar untuk ikut menentukan harga tandan buah segar.

Menanggapi kondisi tersebut, Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia  Hj Riri Damayanti John Latief mengungkapkan keprihatinannya dengan tak kunjung membaiknya harga tandan buah segar (TBS) di level petani, semenjak penerapan kebijakan larangan ekspor produk turunan sawit.

"Kran ekspor CPO dan turunannya sudah dibuka, tapi harga TBS sawit tetap anjlok. Saya minta Kementerian Perdagangan mulai fokus untuk memberesi masalah ini. Antisipasi gejolak yang timbul di kalangan petani, jangan tunggu membesar," kata Hj Riri Damayanti John Latief, Kamis (23/6/2022).

Menurutnya, petani merupakan pihak yang paling terpukul dengan harga TBS sawit tak kunjung membaik. Sementara, petani memiliki tanggungan hidup keluarga yang harus dibiayai.

"Ini soal dapur petani. Mereka sudah mengalami masa sulit selama berbulan-bulan. Sebagai pejabat publik, harusnya seseorang nggak bisa tidur nyenyak sampai persoalan ini selesai. Ini sudah berbulan-bulan lho, belum beres juga, subhallah," tegas Hj Riri Damayanti John Latief, Wakil Ketua Umum BPD Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Provinsi Bengkulu 

Maka dari itu, Riri yang juga menjabat sebagai Dewan Penasehat Karang Taruna Provinsi Bengkulu ini meminta kepada pemerintah daerah untuk bertindak lebih konkrit untuk melakukan pemantauan di lapangan agar harga yang sudah ditetapkan Pemprov Bengkulu benar-benar berjalan efektif.

"Tegakkan wibawa pemerintah. Jadilah pembela setia bagi para petani. Tunjukkan bahwa janji-janji manis yang pernah disampaikan benar-benar diwujudkan, paling depan membela petani. Apapun hasilnya nanti terserah Allah, yang jelas petani mau lihat usaha serius pemerintah," ungkap Hj Riri Damayanti John Latief.

Terlebih, alumni Magister Manajemen Universitas Bengkulu ini menambahkan, belum lama ini Kementerian Keuangan telah menyatakan akan memasukkan hasil penerimaan kelapa sawit (Crude Palm Oil/CPO) ke dalam dana bagi hasil (DBH) yang kemudian akan disalurkan  kepada Pemerintah Daerah.

"Kata Ibu Menteri Sri Mulyani kalau harga CPO naik pasti kepala daerah sekalian akan mendapatkan sebagian dari hasilnya. Aturannya sudah disahkan. Harapan saya uangnya kembalikan buat petani. Dari petani untuk petani," demikian tutup Hj Riri Damayanti John Latief.(***)