Cegah Pungli dan Korupsi, Mendagri Minta Pemda Aktifkan Mal Pelayanan Publik

JAKARTA, radarlebong.com- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan Mal Pelayanan Publik (MPP) akan mengurangi potensi tindak pidana korupsi. Sebab, lanjut dia, MPP mendorong transparansi dan keterbukaan sistem dalam melayani masyarakat. Hal itu disampaikan Tito saat mendampingi Wakil Presiden Ma’ruf Amin pada Rapat Progres Penyelenggaraan MPP dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Tito menekankan agar pemerintah daerah (pemda) memberikan perhatian serius dan bersungguh-sungguh dalam membangun MPP. Dengan begitu, masyarakat akan mendapatkan pelayanan dengan lebih mudah. Di sisi lain, MPP juga akan membantu proses izin usaha melalui Online Single Submission (OSS). Baca Juga :Menteri Thahjo Kumolo Bakal Resmikan Gedung Mal Pelayanan Publik Lebong "Jadi, kemudahan berusaha online single submission yang dikerjakan oleh Kementerian Investasi itu juga bergabung di situ," kata Tito, Senin (14/3). Mantan Kapolri itu mengatakan pembangunan MPP telah dilakukan oleh sejumlah daerah, sehingga dia meminta agar pemda yang belum memiliki MPP bisa segera merealisasikannya. Pemda bisa mengawali pembangunan MPP dengan membangun gedung, sistem, dan menyediakan sumber daya manusia (SDM) yang unggul dengan pola pikir maju. Tito Karnavian menjadikan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi sebagai contoh daerah yang berhasil menerapkan MPP dengan baik dan optimal. Pria kelahiran Palembang itu mengakui masih ada daerah yang belum maksimal menjalankan MPP. Contohnya, daerah yang memiliki Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), tetapi tidak mempunyai MPP. Baca Juga : Peringkat 8 Nasional Pelayanan Publik, Bupati: Bisa Lebih Tinggi Akibatnya, tidak ada perubahan optimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan pelayanannya dinilai cenderung monoton. Di sisi lain, ada pula daerah lainnya yang hanya memiliki gedung MPP, tetapi sistem pelayanan di dalamnya tidak berjalan. Tito menyebut ada pula daerah yang memiliki MPP tetapi kinerja pelayannya belum memadai karena SDM masih menganut cara dan budaya lama. Untuk itu, Tito berharap MPP bisa dikuti dengan sistemberjalan dan pelayanan yang terintegrasi. Mendagri juga meminta pemda meniru MPP di Kabupaten Badung, Bali yang dinilai berhasil menerapkan MPP dengan baik. “Di Badung ini, ini sangat luar biasa karena ketika kami masuk ke sana kami merasa bahwa kami tidak seperti masuk dalam kantor pemerintah, tetapi seperti masuk ke dalam kantor swasta di mana pelayanan mindset para petugasnya itu betul-betul berubah," tutur Tito Karnavian. (jpnn)