Gaji PPPK Tak Lagi Bebani APBD, Pemerintah Siapkan Rp23 Triliun

JAKARTA.RADARLEBONG.ID - Kabar baik untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Para PPPK diminta tidak khawatir mengenai kebutuhan gaji mereka pada tahun depan. P asalnya, Badan Anggaran DPR RI dan pemerintah telah menyepakati anggaran Rp 23 triliun untuk membiayai gaji PPPK melalui APBN 2027. 

Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah mengatakan pembiayaan gaji atau honorarium PPPK yang selama ini mayoritas bersumber dari APBD akan dialihkan menjadi tanggung jawab pemerintah pusat melalui APBN mulai 2027.

“Pada 2027, Banggar DPR dan pemerintah telah menyepakati untuk gaji atau honorarium P3K ditanggung oleh pusat melalui APBN,” kata Said dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu (16/9).

Keputusan tersebut, kata Said, juga menindaklanjuti kesepakatan antara pimpinan DPR dan perwakilan PPPK yang sebelumnya meminta kejelasan mengenai keberlanjutan pekerjaan mereka. Said menjelaskan bahwa mayoritas PPPK yang pembiayaannya bersumber dari APBD merupakan guru dan tenaga pendidik di daerah.

BACA JUGA:Menkeu Siapkan Rp31 Triliun untuk Alih Status Guru PPPK Jadi ASN Pusat

Menurut dia, pengalihan sumber pembiayaan itu memberikan kepastian terhadap pembayaran gaji para PPPK tersebut.

Selain itu, lanjut Said, kesepakatan tersebut juga merespons kekhawatiran PPPK mengenai keberlanjutan kontrak kerja.  Dia menilai PPPK memiliki peran penting dalam pelayanan publik, terutama sektor pendidikan di daerah.

Oleh karena itu, Banggar DPR memandang perlu memberikan kepastian terhadap kebutuhan anggaran mereka.

“Kami minta para P3K terus bekerja dan terus mengembangkan diri agar kualitas pendidikan di daerah makin baik,” tuturnya.

Lebih lanjut Said menuturkan kabar baik tersebut sekaligus memberi angin segar bagi daerah agar tidak dibayang-bayangi lagi dengan berbagai persoalan yang terkait dengan kelangsungan PPPK ke depan.

Ditambahkan bahwa hal itu juga akan meringankan beban APBD sehingga menjadi kesempatan bagi daerah untuk bisa menyelenggarakan agenda pembangunan karena berkurangnya beban anggaran rutin untuk PPPK. 

 

Sumber: