Jawa Barat Catat Laporan Scam Tertinggi di Indonesia
ilustrasi --
JAWA BARAT.RADARLEBONG.ID - JAWA BARAT menjadi provinsi dengan jumlah laporan scam atau penipuan digital tertinggi di Indonesia berdasarkan data Indonesia Anti-scam Center (IASC).
Kepala Direktorat Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan 2 OJK Provinsi Jawa Barat, Rianti Dwiyani mengatakan, sejak November 2024 hingga Juni 2026, IASC menerima 637.055 laporan scam secara nasional.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 131.455 laporan berasal dari Jawa Barat. "Jawa Barat mencatatkan jumlah pelaporan tertinggi di Indo
nesia, yaitu sebanyak 131.445 laporan," kata Rianti dalam konferensi pers di Mapolda Jabar, Jumat (21/8/2026). Adapun lima daerah di Jawa Barat dengan laporan scam terbanyak yakni Kota Bekasi, Kota Bandung, Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, dan Kota Depok.
BACA JUGA:Pemerintah Siapkan Dana Bencana Rp5 Triliun, BNPB Pegang Cadangan Rp500 Miliar
Dia menuturkan, modus scam yang paling banyak dilaporkan secara nasional adalah penipuan belanja online atau jual beli, dengan 113.520 laporan dan total kerugian yang dilaporkan mencapai sekitar Rp1,78 triliun.
Modus berikutnya ialah fake call atau pelaku mengaku sebagai pihak maupun institusi tertentu. Modus tersebut tercatat sebanyak 63.517 laporan dengan total kerugian mencapai Rp2,09 triliun. Sementara itu, penipuan investasi menempati posisi ketiga dengan 32.251 laporan dengan total kerugian yang dilaporkan mencapai Rp2,08 triliun.
"Untuk daerah Jawa Barat juga modus yang terbanyak sama di tiga itu, dari mulai penipuan belanja online, kemudian fake call, dan penipuan investasi," ujarnya.
Rianti menegaskan, tingginya kasus scam menunjukkan modus penipuan digital semakin berkembang dan pelaku terus memanfaatkan teknologi serta kepercayaan masyarakat. Menurutnya, penanganan scam tidak bisa dilakukan oleh satu institusi. Diperlukan kolaborasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, industri jasa keuangan, dan pihak terkait untuk mempercepat penelusuran hingga pemblokiran transaksi.
"Penanganan scam memang tidak dapat dilakukan oleh satu institusi saja. Namun diperlukan kerja sama yang solid, respons yang cepat, serta pertukaran informasi yang efektif," tuturnya.
Dia pun mengimbau masyarakat agar tidak mudah tergiur dengan penawaran atau permintaan melalui kanal digital.
Cek Berita dan Artikel lainnya di Google News
Sumber:
