Soal B50, Ekonom Ingatkan Pemerintah Jangan Sampai Mengorbankan Dapur Rakyat

JAKARTA.RADARLEBONG.ID - Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta Achmad Nur Hidayat mengingatkan pemerintah untuk berhati-hati soal penerapan biodiesel B50 pada 1 Juli 2026. Pasalnya, saat ini sudah terjadi kenaikan harga minyak goreng.

“Minyak goreng bukan sekadar komoditas. Minyak goreng adalah kebutuhan harian rumah tangga, pedagang kecil, warung makan, dan industri makanan rakyat,” ujar Achmad dikonfirmasi JPNN, Sabtu (25/4).  Achmad mengatakan saat ini Indonesia ingin memperkuat ketahanan energi melalui biodiesel berbasis CPO, tetapi bahan baku yang sama juga menjadi sumber minyak goreng. 

“Ketika satu bahan baku diperebutkan dua kebutuhan strategis, pangan dan energi, negara harus memastikan ambisi energi tidak mengorbankan stabilitas dapur masyarakat,” kata dia. Menurut dia, secara langsung, kenaikan harga minyak goreng saat ini belum bisa sepenuhnya disebut akibat B50. 

Harga Minyakita memang masih di atas HET di sejumlah wilayah, tetapi sebagian data pemerintah menunjukkan tren mulai mendekati harga acuan setelah penguatan DMO dan pengawasan distribusi.  “Artinya, tekanan harga ada, namun belum cukup untuk menyimpulkan bahwa B50 adalah penyebab tunggal,” jelas Achmad.

BACA JUGA:BBM B50 Bakal Diterapkan 1 Juli 2026, Lebih Irit Dibanding Solar?

Namun, pasar tidak hanya bergerak karena kondisi hari ini. Pasar juga bergerak karena ekspektasi.   B50 memberi sinyal bahwa permintaan CPO domestik untuk biodiesel akan naik. Sinyal inilah yang dapat membuat pelaku pasar mulai menghitung ulang pasokan, distribusi, dan harga.

Analogi Ember CPO Achmad menganalogikan CPO sebagai satu ember besar, dari ember itu, pemerintah harus mengisi botol minyak goreng untuk rakyat, jeriken bahan baku industri makanan, tangki biodiesel, dan kapal ekspor. Selama air di ember melimpah, semua terlihat aman.

Tetapi ketika keran biodiesel dibuka lebih besar, sementara produksi tidak naik secepat kebutuhan, tekanan pasti muncul di keran lain. Pemerintah berargumen bahwa B50 akan mengurangi impor solar dan memperkuat ketahanan energi. 

“Secara makro, ini masuk akal. Indonesia bisa menghemat devisa, memperluas penggunaan energi nabati, dan meningkatkan nilai tambah sawit,” jelas dia. Namun kebijakan energi tidak boleh hanya dihitung dari penghematan impor, tetapi juga harus dihitung dari dampaknya terhadap harga pangan, inflasi, daya beli, dan stabilitas sosial.

“Di sinilah persoalannya. Jika tambahan permintaan CPO untuk biodiesel terlalu agresif, pasar minyak goreng akan membaca bahwa bahan baku pangan menjadi lebih mahal,” beber Achmad. Dia juga mengingatkan B50 mungkin bukan api utama, tetapi ia dapat menjadi bara yang membuat pasar lebih mudah panas. Apakah Kenaikan Dipicu Biodiesel atau Faktor Lain?

Achmad menjawab dengan jujur, bahwa hal itu bukan satu faktor.  B50 adalah faktor ekspektasi dan faktor struktural, tetapi kenaikan harga minyak goreng juga dipengaruhi distribusi, efektivitas DMO, biaya logistik, disparitas harga antarwilayah, perilaku pedagang, serta ketidakpastian kebijakan. Pemerintah menyatakan produksi CPO nasional masih cukup besar dan kebutuhan B50 akan diambil dari porsi ekspor, bukan mengganggu pasokan minyak goreng domestik.

Secara desain, argumen ini benar.  Tetapi pasar tidak selalu mengikuti desain kebijakan di atas kertas.  “Pelaku pasar menghitung risiko, peluang keuntungan, harga CPO global, dan sinyal permintaan domestik. Artinya, B50 bukan tersangka tunggal. Namun, B50 memperbesar sensitivitas pasar,” ucap Achmad.

“Di sinilah persoalannya. Jika tambahan permintaan CPO untuk biodiesel terlalu agresif, pasar minyak goreng akan membaca bahwa bahan baku pangan menjadi lebih mahal,” beber Achmad. Dia juga mengingatkan B50 mungkin bukan api utama, tetapi ia dapat menjadi bara yang membuat pasar lebih mudah panas. Apakah Kenaikan Dipicu Biodiesel atau Faktor Lain?

Achmad menjawab dengan jujur, bahwa hal itu bukan satu faktor.  B50 adalah faktor ekspektasi dan faktor struktural, tetapi kenaikan harga minyak goreng juga dipengaruhi distribusi, efektivitas DMO, biaya logistik, disparitas harga antarwilayah, perilaku pedagang, serta ketidakpastian kebijakan.

Sumber: