Siapa Memimpin Rejang Lebong Setelah Bupati dan Wakil Bupati Sepaket Ditangkap?

RADARLEBONG.ID-Operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengguncang pemerintahan daerah di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu.

Dalam operasi yang berlangsung pada Senin, 9 Maret 2026, lembaga antirasuah tersebut menangkap dua pimpinan daerah sekaligus, yakni Bupati Muhammad Fikri Tobari dan Wakil Bupati Henri.

Penangkapan dua pejabat tertinggi di lingkungan pemerintah daerah tersebut menimbulkan perhatian publik. Situasi ini memunculkan pertanyaan mengenai siapa yang akan memimpin jalannya pemerintahan daerah setelah kedua kepala daerah tersebut terjerat proses hukum.

Peristiwa tersebut menjadi sorotan karena dalam sistem pemerintahan daerah, keberlangsungan kepemimpinan sangat penting untuk memastikan pelayanan publik tetap berjalan dan roda pemerintahan tidak mengalami hambatan.

BACA JUGA:Barang Bukti OTT KPK di Rejang Lebong Bengkulu, Dokumen Elektronik dan Uang Tunai

Mekanisme Kepemimpinan Daerah Saat Kepala Daerah Berhalangan

Peran Sekretaris Daerah Mengisi Kekosongan Sementara

Dalam sistem pemerintahan daerah di Indonesia, tidak diperbolehkan terjadi kekosongan kepemimpinan. Ketika bupati dan wakil bupati tidak dapat menjalankan tugasnya, terdapat mekanisme administratif yang mengatur pengisian sementara jabatan tersebut.

Dalam kondisi seperti ini, Sekretaris Daerah (Sekda) memiliki peran penting untuk menjalankan tugas harian kepala daerah. Sekda akan mengambil alih tanggung jawab operasional pemerintahan sementara waktu hingga terdapat keputusan resmi mengenai penunjukan pejabat kepala daerah.

Penugasan Sekda ini bersifat sementara dan bertujuan menjaga stabilitas birokrasi serta memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan tanpa gangguan.

Proses Pengusulan Penjabat Bupati oleh Pemerintah Pusat

Setelah masa pengisian sementara oleh Sekda, mekanisme berikutnya melibatkan pemerintah pusat. Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah akan mengusulkan nama pejabat penjabat (Pj) bupati kepada Menteri Dalam Negeri.

Usulan tersebut menjadi bagian dari prosedur administrasi untuk menunjuk pejabat kepala daerah yang akan memimpin pemerintahan sampai adanya kepala daerah definitif.

Penunjukan pejabat bupati dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden. Pejabat yang ditunjuk biasanya berasal dari kalangan pejabat tinggi pemerintah yang dinilai memiliki kapasitas untuk menjalankan roda pemerintahan daerah secara profesional dan netral.

Sumber: